JAKARTA, BALIPOST.com – Distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) wilayah Provinsi Bali, yang ditetapkan Perum Bulog, sesuai harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
Harga jual beras SPHP sebesar tersebut sama nilainya dengan sejumlah wilayah di Indonesia yang masuk dalam zona 1, meliputi, Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi.
Sedangkan untuk wilayah zona 2, terdiri dari Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan dan untuk zona 3, seperti Maluku dan Papua, harganya sebesar Rp13.100 per kilogram.
Dalam mempercepat distribusi program (SPHP), Perum Bulog memperkuat strategi distribusi dengan melibatkan Pegadaian hingga lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia.
Perum Bulog memperkuat strategi distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan melibatkan Pegadaian hingga lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia.
Di sela peluncuran kemasan baru beras Befood Sentra Ramos di Jakarta, Minggu (2/11), Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, upaya itu dilakukan untuk mempercepat penyaluran, beras SPHP sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Untuk strategi yang kami lakukan dalam rangka percepatan distribusi beras SPHP, kita libatkan seluruh stakeholder pemerintahan. Seperti yang sedang kami laksanakan sekarang adalah sinergi dengan salah satunya dengan teman-teman Pegadaian,” kata Rizal, dikutip dari Antara.
Dikatakan, kerja sama dengan Pegadaian diperluas melalui gerai yang menjadi titik distribusi baru, sehingga jangkauan penyaluran beras SPHP dapat menjangkau lebih banyak wilayah.
Menurut dia, kolaborasi itu menjadi langkah konkret Bulog dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga lain, untuk bersama menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional.
“Ditambah lagi juga dengan kerja sama kami dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), yang mana semua lapas di seluruh Indonesia juga menyerap beras-beras pemerintah dalam hal ini SPHP,” tuturnya.
Ia menegaskan sinergi lintas sektor menjadi kunci percepatan distribusi beras SPHP, termasuk dengan dukungan aktif dari TNI, Polri dan berbagai instansi pemerintah.
“Ditambah lagi dengan adanya nanti penyaluran bantuan pangan yang sudah bergulir saat ini, yang menyerap lebih kurang 360 ribu ton,” tuturnya.
Hingga saat ini, lanjut Rizal, penyaluran beras SPHP telah mencapai lebih dari 560 ribu ton, menunjukkan tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap beras pemerintah tersebut.
“Ini menunjukkan masyarakat betul-betul senang dan menyukai beras SPHP, yang mana beras ini adalah beras pemerintah, beras negara yang betul-betul disiapkan untuk masyarakat,” bebernya.
Bulog optimistis sinergi bersama berbagai pihak akan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjaga keseimbangan harga beras di seluruh wilayah Indonesia.
Program beras SPHP tahun 2025 semula dirancang berlangsung penuh sepanjang tahun dengan target mencapai 1,5 juta ton. Namun penyaluran disesuaikan dengan kondisi produksi nasional.
Pada Januari-Februari 2025, pemerintah menyalurkan SPHP karena produksi beras menurun dengan realisasi distribusi mencapai 181,1 ribu ton, sebelum dihentikan sementara saat memasuki panen raya di berbagai daerah.
Dari realisasi 181,1 ribu ton penyaluran beras SPHP itu dengan rincian tahap pertama Januari-Februari 100,9 ribu ton dan tahap kedua saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2025 mencapai 80,2 ribu ton.
Lalu, pemerintah memutuskan menghentikan sementara distribusi SPHP saat panen raya agar harga gabah petani tetap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu minimal Rp6.500 per kilogram, kecuali untuk daerah tertentu seperti Papua yang tetap disubsidi.
Setelah panen raya selesai, pemerintah kembali membuka penyaluran SPHP sejak Juli dan ditargetkan hingga 1,3 juta ton pada Desember 2025.
Sebelumnya, beras SPHP disalurkan Perum Bulog melalui berbagai kanal distribusi mulai pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Pemerintah Daerah melalui Kios binaan dan gerakan pangan murah (GPM), BUMN hingga TNI-Polri. (Kmb/balipost)
