JAKARTA, BALIPOST.com – Berbagai pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di Bali akan mulai dibangun oleh Gubernur Bali, Wayan Koster pada tahun 2026. Program pembangunan tersebut pun mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
Dukungan ini diungkap langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy pada saat Gubernur Koster melakukan audiensi di Kementerian PPN/Kepala Bappenas RI, di Jakarta pada akhir September 2025 lalu.
Dalam audiensi yang penuh keakraban tersebut, Gubernur Koster menyampaikan bahwa berbagai program pembangunan infrastruktur strategis akan dibangun di Bali. Untuk itu, Gubernur Koster memohon kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis Bali tersebut, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali.
Gubernur Koster menyampaikan bahwa Bali berkontribusi besar dalam sektor pariwisata.
Pada tahun 2024, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali mencapai 6,3 juta atau sekitar 45% dari total kunjungan wisatawan asing ke Indonesia sebesar 13,9 juta orang. Sejalan dengan itu, kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata Indonesia sangat besar yang mencapai Rp107 triliun atau 44 % dari total devisa pariwisata Indonesia sebesar Rp234 triliun.
Untuk meningkatkan kualitas dan kenyaman pariwisata Bali, Koster mengatakan bahwa Bali membutuhkan infrastruktur yang berkualitas untuk mengatasi kemacetan dan mendukung pariwisata Bali agar berdaya saing secara berkelanjutan. Sehingga wisatawan merasa nyaman selama berwisata di Bali.
Pada kesempatan ini, Gubernur Bali 2 periode ini juga memohon kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendukung program Bali transformasi perekonomian dengan Ekonomi Kerthi Bali.
Serta program strategis di bidang energi bersih untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, Bali berdaulat dalam bidang pangan dan air, serta mewujudkan Bali mandiri energi dengan energi bersih. Semua program ini akan dilaksanakan mulai tahun 2026 sebagai implementasi dari Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun ke Depan.
Gubernur Koster menyebutkan bahwa pelaksanaan program pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sementara anggaran Bali sangat terbatas. Sehingga sangat diperlukan dukungan pemerintah pusat. “Kalau tidak dilakukan percepatan pembangunan mulai tahun 2026, maka Bali akan semakin tertinggal,” tegas Gubernur Koster.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy sangat mendukung upaya dan kerja keras Gubernur Koster untuk percepatan pembangunan Bali. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk mendukung anggaran yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Bali mulai tahun 2026. (kmb/balipost)
