GIANYAR, BALIPOST.com – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Gianyar dalam rapat paripurna telah menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan pembahasannya. Namun, sikap penerimaan ini disertai dengan sejumlah catatan yang menekankan agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada rakyat kecil, memperkuat ekonomi, dan menjamin keadilan sosial di Gianyar.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gianyar, I Gusti Ngurah Kapidada, S.E., Selasa (7/10), mengatakan, APBD merupakan instrumen penting untuk meneguhkan arah pembangunan, memperkuat perekonomian, dan memastikan keadilan sosial. Fraksi Gerindra meminta target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 disusun secara realistis, akurat, dan terukur.
Dijelaskannya, potensi PAD dari sektor pajak dan retribusi didorong untuk digali secara optimal, namun Fraksi Gerindra mengingatkan agar jangan sampai membebani masyarakat kecil, pedagang kecil, petani, maupun nelayan. Pemerintah didorong untuk memperkuat digitalisasi pajak, memperluas basis pajak, dan menekan kebocoran melalui pengawasan ketat.
Ngurah Kapidada memaparkan belanja daerah harus diarahkan pada program prioritas yang berorientasi pada rakyat, bukan hanya kegiatan administratif. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, irigasi, dan sarana publik lainnya harus menjadi fokus utama, karena hal tersebut merupakan fondasi peningkatan ekonomi rakyat.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terpusat di wilayah tertentu saja, karena pemerataan pembangunan antar wilayah adalah wujud keadilan sosial. Fraksi menyoroti perlunya kebijakan prioritas penanganan untuk jalan desa yang belum tersentuh pembangunan, khususnya jalan Desa Bresela menuju Banjar Tempekan Pauman Payangan.
Lebih lanjut dikatakannya, anggaran pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana-prasarana sekolah, dan perluasan akses di wilayah pelosok. Sementara itu, pelayanan kesehatan didorong agar lebih merata, dengan penguatan Puskesmas, penyediaan tenaga medis, dan ketersediaan obat-obatan yang memadai, sehingga masyarakat kecil tidak kesulitan mendapatkan layanan.
“Program penanggulangan kemiskinan harus didasarkan pada basis data yang valid dan memberikan dukungan kuat bagi UMKM, koperasi, pertanian, dan sektor informal,” jelasnya.
Terkait penanganan bencana, Ngurah Kapidada menyampaikan Fraksi Gerindra meminta penanganan atau bantuan segera untuk masyarakat yang terdampak bencana akibat iklim dari tahun 2024 sampai 2025 yang masih tercecer.(Wirnaya/balipost)
