Wisatawan mengunjungi los UMKM di Pasar Tematik Ubud. Fraksi Demokrat Bersatu mengusulkan alokasi anggaran yang signifikan untuk mendukung UMKM. (BP/kup)

GIANYAR, BALIPOST.com – Ada empat penekanan utama dari Fraksi Demokrat Bersatu DPRD Gianyar terhadap RAPBD 2026. Dalam upaya penguatan sektor ekonomi lokal, Fraksi Demokrat Bersatu mengusulkan alokasi anggaran yang signifikan untuk mendukung UMKM dan sektor pertanian.

Sekretaris Fraksi Demokrat Bersatu DPRD Gianyar, Anak Agung Oka Kalam, Senin (6/10), mengatakan, dukungan dimaksud tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi akses pasar. Pihaknya pun mengusulkan adanya Gerakan UMKM Berdaya Saing yang terintegrasi untuk menggerakkan roda ekonomi dari tingkat paling bawah.

Baca juga:  Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak Tak Salahi Standar HAM

Di sisi lain, Oka memaparkan, program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tidak hanya sekadar memenuhi amanat undang-undang, tetapi difokuskan pada peningkatan kualitas.

Fraksi Demokrat Bersatu mengusulkan adanya anggaran pendidikan untuk pelatihan guru, perbaikan fasilitas sekolah yang tidak layak, dan penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Lebih lanjut dikatakannya, Fraksi Demokrat Bersatu juga mendorong anggaran kesehatan difokuskan pada penguatan fasilitas kesehatan dasar di Puskesmas dan peningkatan layanan kesehatan preventif.

Baca juga:  Segini, Naiknya Dana Bantuan Parpol di Gianyar

Pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan secara merata, menjangkau wilayah perdesaan dan terpencil, mencakup jalan, jembatan, dan sanitasi yang layak. Fraksi Demokrat Bersatu menekankan agar proyek-proyek tersebut mesti berkualitas dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip pembangunan hijau dan ramah lingkungan.

Anak Agung Oka Kalam menambahkan, fraksinya mendesak transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat mudah mengakses informasi penggunaan uang rakyat. Diusulkan pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih kuat, baik internal maupun eksternal, untuk mencegah penyimpangan, memastikan anggaran dihabiskan untuk rakyat, dan bukan untuk hal-hal yang tidak produktif. (Wirnaya/balipost)

Baca juga:  Transaksi Mata Uang Lokal Dapat Melindungi UMKM di Tengah Guncangan Geopolitik
BAGIKAN