JAKARTA, BALIPOST.com – Presiden Prabowo Subianto, Minggu (31/8), menyampaikan keterangan pers menanggapi aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan, DPR RI telah sepakat mencabut tunjangan tambahan bagi anggotanya serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Prabowo menyatakan, keputusan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dan DPR kepada rakyat. “Kita harus peka, jangan sampai wakil rakyat dianggap abai terhadap kesusahan masyarakat. Oleh karena itu, tunjangan tambahan dicabut dan kunjungan kerja luar negeri dihentikan sementara,” ujar Prabowo dalam keterangannya di Istana Negara, dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Saat memberikan keterangan pers, Prabowo didampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Musani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI Sutan Najamuddin, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Nasdem Surya Paloh, Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS, Muhammad Kholid.
Selain itu, Presiden menyebut bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas dengan mencabut keanggotaan DPR yang menyampaikan pendapat keliru, mulai Senin 1 September 2025.
“Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan, jangan sampai kita terus diadu domba,” ujarnya.
Prabowo menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar masyarakat mewaspadai kelompok yang tidak menginginkan Indonesia damai dan sejahtera.
Sebelumnya diberitakan, terkait dengan memanasnya gelombang aksi demonstrasi yang mengarah anarkis, Ketua Partai Politik telah melakukan penonaktifan terhadap anggota DPR yang melakukan perbuatan kontroversial.
Partai NasDem telah menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI, efektif mulai Senin, 1 September 2025. Sementara keputusan yang sama juga dilakukan oleh Partai PAN. Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) juga dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI, mulai tanggal 1 September 2025. (Dedy Sumarthana/Balipost)
