Presiden Prabowo Subianto memimpin acara pengambilan sumpah/janji Wakil Ketua Mahkamah Agung dan pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Presiden Prabowo Subianto juga melantik Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI. (BP/Antara)

DENPASAR, BALIPOST.com – Presiden Prabowo Subianto, melalui Keputusan Presiden (Kepres) pada 25 Agustus 2025, membentuk dua badan otorita baru sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Pembentukan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya mineral strategis dan hilirisasi industri teknologi. Begitu juga untuk menangani krisis lingkungan dan infrastruktur pesisir melalui proyek tanggul laut raksasa.

Kepemimpinan kedua lembaga ini diisi oleh figur-figur kompeten dengan latar riset dan pemerintahan dan struktur manajemen yang mencerminkan kebutuhan teknis, kelembagaan, dan representatif.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menjamin anggaran akan disediakan melalui mekanisme APBN setelah badan resmi berdiri, meskipun detail angka anggaran masih belum diungkapkan.

Baca juga:  Tambah Baik! 3 Kabupaten di Bali Sandang Zona Kuning

Adapun dua badan otorita yang dibentuk yakni :

1. Badan Industri Mineral

Dibentuk untuk mengelola industri material strategis, seperti logam tanah jarang (rare earth) dan mineral radioaktif yang memiliki peran penting dalam teknologi modern dan pertahanan.

Lembaga ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan mineral strategis secara terintegrasi, mendorong riset, dan mengoptimalkan manfaat bagi kepentingan nasional.

Ada pun susunan kepemimpinannya adalah Kepala Badan yang dijabat Brian Yuliarto. Brian merupakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi/Mendikti Saintek).

Belum ada nama-nama lain dalam struktur badan otorita ini.

2. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura)

Baca juga:  Reformasi Birokrasi Pemprov Bali Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Bertugas khusus menangani mega proyek Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa) di kawasan Pantai Utara Jawa. Didirikan untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah dan banjir rob yang berdampak pada sekitar 20 juta penduduk pesisir Pantura.

Lembaga ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi, perencanaan pembangunan tanggul laut, lalu mencari investasi agar pelaksanaannya efektif dan berkelanjutan.

Ada pun susunan kepemimpinan badan terdiri atas seorang kepala dan dua wakil kepala:

Kepala Badan: Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf. Didit merupakan birokrat dan tokoh militer Indonesia yang sekarang menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 21 Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga:  Tidak Perlu Dewan Pengawas KPK

Wakil Kepala Badan: Darwin Trisna Djajawinata yang pernah menjabat sebagai Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur periode 2019-2024.

Wakil Kepala Badan: Suhajar Diantoro yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Anggaran Operasional

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran operasional untuk kedua badan baru tersebut akan disiapkan.

Menurut dia, apabila suatu badan baru resmi terbentuk maka kebutuhan anggarannya akan dipenuhi melalui mekanisme yang berlaku.

“Ya kalau sudah dibentuk pasti nanti ada turunannya,” ucapnya dikutip dari Kantor Berita Antara. (Pramana Wijaya/balipost)

BAGIKAN