GIANYAR, BALIPOST.com – Guna memastikan tepat waktu dan mutu, Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, Agus Wirawan Eko Saputro, S.H., M.H., bersama Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gianyar yang diwakili oleh Kepala Subseksi I, I Dewa Ayu Sekar Vikanaswari, S.H., Kepala Subseksi II, Keenan Abraham Siregar, S.H., serta Jaksa Fungsional, Emma Aulia Yashinta, S.H., melaksanakan peninjauan langsung terhadap paket pekerjaan Peningkatan Irigasi Samplangan.
Kajari Agus Wirawan, Kamis (14/8) mengatakan, selain menggelar rapat mingguan untuk mengevaluasi perkembangan pekerjaan, Tim PPS Kejari Gianyar juga secara rutin melakukan kunjungan lapangan sebagai bentuk pengawasan melekat.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi memengaruhi kelancaran pekerjaan, sekaligus memberikan saran perbaikan apabila ditemukan kendala teknis maupun administratif.
Peningkatan Irigasi Samplangan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam SK Bupati Gianyar Nomor 1564/A-05/HK/2024. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp910.000.000,00 dengan target penyelesaian pada September 2025.
“Keberhasilan penyelesaian proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan irigasi, yang pada gilirannya akan menunjang sektor pertanian dan kesejahteraan petani di wilayah sekitar,” ucapnya.
Kajari Gianyar, Agus Wirawan menyampaikan bahwa pendampingan pembangunan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kejaksaan dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
“Kehadiran kami bersama Tim PPS di lapangan bukan hanya sekadar memantau progres pekerjaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan dilakukan sesuai aturan, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, Kami berkomitmen mengawal agar proyek ini selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” jelasnya.
Melalui kegiatan pendampingan dan pengawasan ini, Kejaksaan Negeri Gianyar menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Peninjauan PPS Kejari turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gianyar, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta jajaran terkait lainnya. (Wirnaya/Balipost)
