MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Badung mulai melakukan penjajakan pembangunan jalur transportasi laut. Langkah ini sebagai alternatif dari kepadatan lalu lintas darat yang semakin parah di kawasan pariwisata.
Berdasarkan informasi, Jumat (20/6), pemerintah setempat telah menjajaki kerja sama dengan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang skema kerja sama untuk membangun dermaga penumpang yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai langsung ke kawasan wisata Canggu.
“Kami tengah fokus membangun BUMD di sektor investasi, khususnya transportasi laut. Ini bagian dari upaya kami mendorong pertumbuhan pariwisata yang efisien dan ramah lingkungan,” katanya.
Menurutnya, ASDP telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung proyek ini. Pihak bandara juga akan diajak duduk bersama guna membahas teknis pembangunan dermaga dan sistem transportasi laut yang dirancang berstandar internasional.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi solusi jangka panjang untuk kemacetan. Bayangkan, dari bandara, wisatawan bisa langsung ke Canggu lewat laut, tanpa harus terjebak macet. Bahkan bisa lanjut ke Balangan, Pandawa, sampai Nusa Penida,” tambahnya.
Gagasan ini bukan hanya dinilai visioner, tapi juga sangat strategis. Selain mengurai kepadatan kendaraan di jalur utama, jalur laut dinilai lebih menarik secara wisata. “Wisatawan akan mendapat pengalaman baru, dan kita bisa perkuat citra Badung sebagai destinasi premium dengan layanan yang eksklusif dan efisien,” ujarnya.
Pemkab Badung juga melihat proyek ini sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi infrastruktur transportasi dinilai mampu membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan daya saing pariwisata di tengah persaingan global.
“Saat ini saja nilai investasi di Badung sudah menembus Rp47 triliun. Dengan infrastruktur yang terus berkembang, kami optimistis investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, akan terus tumbuh pesat hingga 2030,” jelasnya. (Parwata/Balipost)
