Gubernur Bali, Wayan Koster saat menyapa ASN, di Panggung Terbuka Ardha Candra, Art Center Denpasar, Rabu (28/5). (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Dugaan perselingkuhan antarpegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali disoroti Gubernur Bali Wayan Koster saat penyerahan SK CPNS dan P3K, Rabu (28/5) malam.

Koster menyebut mengetahui adanya dugaan perselingkuhan di Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali.

“Saya dengar itu, ada (perselingkuhan,red) di Dinas Pendidikan (Disdikpora Bali,red) main-main, tahu saya. Yang diajak selingkuh, tahu saya,” ungkap Gubernur Koster pada acara penyerahan SK CPNS dan P3K Pemprov Bali, di Panggung Terbuka Ardha Candra, Art Center Denpasar.

Baca juga:  Terkendala Teknis, Penyelesaian Bendungan Sidan Molor ke 2024

Atas tindakan tidak etis ini, Gubernur Koster meminta agar tindakan tersebut segera dihentikan agar citra Pemprov Bali bersih dari perilaku buruk. Jika tidak dihentikan, maka akan dilakukan pemecatan terhadap oknum ASN yang selingkuh tersebut.

“Awas ada gosip yang macam-macam, main selingkuh langsung saya berhentikan kepala dinasnya dan pegawainya juga,” tegasnya.

Koster menegaskan dirinya tidak akan memberi toleransi terhadap perilaku tak terpuji yang mencoreng citra institusi pemerintahan. Ia meminta semua kepala dinas turut mengawasi bawahannya.

Baca juga:  Gempa Tak Pengaruhi Penerbangan di Bandara Ngurah Rai

Apabila ada kepala dinas merayu pegawainya agar tidak takut untuk melaporkannya. Sebab, Koster banyak mendengar hal tersebut terjadi di lingkungan Pemprov Bali.

Koster mengungkapkan bahwa dirinya memiliki mata-mata dan tim bayangan untuk mengawasi hal tersebut. “Saya punya tim bayangan yang memantau semua, nggak ada yang tahu. Jadi itu jangan terulang lagi. Mari kita bangun birokrasi Pemerintahan Provinsi Bali dengan baik, bersih, dengan spirit yang tinggi, dan kinerja yang bagus. Astungkara tercapai semua,” tegasnya.

Baca juga:  Rencana Awal akan Lewati Sejumlah Pura, Patok Tol Digeser

Selain isu kedisiplinan, Koster juga memperingatkan agar tidak ada ASN dan P3K yang menjadi calo dalam proses promosi jabatan. Ia mengaku telah menerima informasi bahwa ada oknum yang meminta bayaran dan mengaku dekat dengan pejabat.

Ia meminta pegawai untuk melaporkan apabila ada pihak yang menyalahgunakan nama pejabat, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, atau Sekda, demi kepentingan promosi jabatan. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN