DENPASAR, BALIPOST.com – Wakil Menteri (Wamen) Koperasi dan UKM, Ferry Juliantoro mulai menyosialisasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Bali, Selasa (29/4).
Sosialisasi yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali tersebut, menghadirkan para perbekel se-Bali.
Dalam kegiatan tersebut, beberapa perbekel menyampaikan keberatan dengan program Kopdes Merah Putih tersebut karena dinilai berpotensi tumpang tindih dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berjalan dengan baik. Salah satunya dari Perbekel Desa Kutuh, Kuta Selatan, I Wayan Mudana.
Pihaknya mempertanyakan, apakah boleh desa tidak membuat Kopdes Merah Putih tersebut. Mengingat, desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Apakah boleh kami tidak membuat koperasi lagi? Kami ingin membesarkan yang telah ada, BUMDes toh juga berdasarkan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami tidak ingin setengah-setengah,” ujar I Wayan Mudana.
Menanggapi hal itu, Ferry mengatakan bahwa pemerintah membuka ruang dialog melalui mekanisme musyawarah desa. Ia meminta seluruh desa di Bali menggelar musyawarah desa guna memutuskan apakah akan membentuk Kopdes Merah Putih atau tidak. Keputusan membentuk Kopdes Merah Putih diserahkan sepenuhnya kepada warga desa. “Kami membuka mekanisme musyawarah desa, itulah peserta desa melakukan diskusi berkaitan dengan modulnya,” kata Ferry.
Ferry menyarankan, bagi desa yang sudah memiliki BUMDes dengan kinerja baik, perlu dilakukan pengaturan ulang tugas dan fungsi masing-masing lembaga agar nantinya tidak tumpang tindih dengan Kopdes Merah Putih. Sebab, diungkapkan masih banyak desa lain yang BUMDes-nya belum berkembang.
“Menurut saya tinggal diatur mana yang sudah dikerjakan BUMDes, mana yang bisa dikerjakan Kopdes, karena ada beberapa wilayah juga BUMDes-nya belum maju,” tandasnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menilai koperasi memiliki keunggulan dibandingkan BUMDes. Salah satunya dalam hal akses pembiayaan. Menurutnya, lembaga keuangan lebih mudah memberikan pembiayaan kepada koperasi karena badan hukum dan istilah koperasi sudah lebih familiar di perbankan.
Dia juga menyampaikan keinginan agar ada skema pembiayaan khusus mirip Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun ditujukan bagi koperasi dan tidak terbatas untuk pinjaman individu saja.
“Karena kalau KUR yang sekarang bisa digunakan hanya sekali dan perorangan, padahal sebetulnya bagaimana bisa membesarkan lembaga koperasi itu,” jelas Ferry.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Bali kini mulai membentuk Kopdes Merah Putih di 636 desa dan 80 kelurahan sebagai langkah mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat berbasis desa. Saat ini proses pembentukan Kopdes sedang berjalan melalui sosialisasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan masing-masing desa.
Ekadina menargetkan, koperasi tersebut dapat terbentuk dalam waktu dekat, bahkan sebelum batas waktu pada Juni 2025. Dikatakan, setiap desa memiliki potensi berbeda sehingga pembentukan koperasi bisa melalui opsi membentuk baru, mengembangkan atau merevitalisasi koperasi yang sudah ada.
Mengenai permodalan, Ekadina menjelaskan sumber dana koperasi berasal dari anggota, namun tidak menutup kemungkinan diperoleh dari pihak ketiga seperti BUMDes, lembaga keuangan, atau anggota koperasi yang memiliki kemampuan modal lebih besar sesuai ketentuan Undang-Undang Koperasi. “Kalau desa punya dana lebih, tidak ada salahnya menginvestasikan dananya karena koperasi ini bagian dari BUMDes,” ujarnya. (Winata/Balipost)
