Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa. (BP/Istimewa)

MANGUPURA, BALIPOST.com – Guna menanggulangi kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Badung, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa berencana merancang skema pengamanan. 3Ia bersama Gubernur Bali telah sepakat untuk segera menggelar pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Langkah tersebut bertujuan untuk merancang skema pengamanan Pulau Dewata, yang dikenal sebagai destinasi pariwisata internasional. Terlebih, sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada infrastruktur semata, tetapi juga pada faktor keamanan dan kenyamanan.

Baca juga:  Hanya Puluhan OTG-GR Masih Jalani Karantina, Badung Kurangi Lokasi Isoter

Jika aksi kriminalitas terus berulang, dikhawatirkan citra pariwisata Bali, khususnya Badung, akan terdampak buruk. “Kalau ini kita biarkan tidak ditanggulangi, bahaya juga pariwisata kita ke depan,” ujar Bupati Adi Arnawa, belum lama ini.

Ia menyoroti bahwa sektor pariwisata sangat rentan terhadap gangguan keamanan. Sebagai contoh, ia menyinggung insiden perampokan dengan kekerasan yang baru-baru ini terjadi di wilayah Kuta Selatan. “Tetapi apapun itu, selaku pemerintah, tentu saya harus care. Harus segera mengambil langkah-langkah,” tegasnya.

Baca juga:  Desa Adat Diminta Proaktif Data Duktang

Sebagai solusi, ia menilai perlu adanya pemberdayaan terhadap pengamanan swakarsa di masing-masing wilayah. Hal ini mencakup pengamanan yang berada di bawah naungan desa adat maupun desa dinas.

Namun, terkait wacana penerapan pungutan untuk mendukung pengamanan, Adi Arnawa menolak ide tersebut. Menurutnya, pemerintah sebaiknya mengalokasikan anggaran melalui APBD daripada membebankan masyarakat dengan pungutan.

“Tapi kalau masalah pungutan, janganlah. Kalau memang bisa, janganlah kita mungut-mungut. Tapi cukup dari APBD kita anggarkan. Sepanjang kita punya uang, ngapain kita harus pungut-pungut,” jelasnya.

Baca juga:  Bupati Giri Prasta Jelaskan Perubahan KUPA dan PPAS APBD Tahun 2021

Adi Arnawa juga menekankan bahwa pengawasan dan pengendalian wilayah merupakan hasil minimal yang harus dicapai dari kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, ia mendorong perumusan skema yang efektif untuk memastikan keamanan dan kenyamanan Bali sebagai destinasi wisata unggulan. (Parwata/balipost)

BAGIKAN