Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus dalam diskusi publik secara virtual di Jakarta, Kamis (29/2/2024). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Indonesia diharapkan bisa lebih cepat menuju negara berpendapatan tinggi jika resmi bergabung sebagai anggota OECD. Hal itu diharapkan Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus.

“Kalau dilihat dari rata-rata PDB per kapita, negara anggota OECD ini semuanya sudah negara maju, sudah high income di atas ambang batasnya World Bank, di atas 12.000-13.000 dolar AS. Diharapkan dengan kita bergabung, maka kita bisa lebih cepat untuk menuju high income ekonomi,” kata Heri dalam diskusi virtual di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (29/2).

Baca juga:  19 Negara Akan Ramaikan Sanur International Kite Festival

Heri menyebutkan, rata-rata PDB per kapita negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencapai 53.315 dolar AS pada 2023 dan 43.905 dolar AS pada 2022.

Angka tersebut, imbuh dia, sangat mencolok dibandingkan PDB per kapita Indonesia yang saat ini baru mencapai 4.919,7 dolar AS.

Apabila resmi bergabung menjadi anggota OECD, maka Indonesia diperkirakan termasuk negara berpendapatan terkecil dibandingkan 38 negara OECD. “Jadi, memang masih cukup jauh (dibandingkan dengan 38 negara OECD). Namun, diharapkan kita bisa mempercepat peningkatan PDB per kapita, sehingga bisa keluar dari negara middle income,” ujar Heri.

Baca juga:  Ekonomi Indonesia Diproyeksi Tumbuh 5,3 Persen

Sementara itu, kontribusi ekonomi negara OECD terhadap PDB global mencapai 41,1 persen pada 2023 atau menjadi kedua yang terbesar setelah G20.

Dengan market size yang besar, kata Heri, hal itu menjadi peluang yang diharapkan dapat membuat Indonesia untuk mengakses pasar lebih mudah.

“Di sini, menjadi peluang, diharapkan mempermudah Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih mudah di sana dengan berbagai hambatan nontarif yang harapannya bisa dikurangi. Kemudian, mendapat kemudahan-kemudahan dalam bentuk lainnya untuk melakukan ekspor ataupun kerja sama dalam bidang ekonomi lainnya,” katanya.

Indonesia telah disetujui untuk lanjut ke tahap aksesi keanggotaan OECD pada 20 Februari 2024. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengajukan keinginan untuk menjadi anggota OECD sejak Juli 2023.

Baca juga:  TP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali Berpartisipasi dalam Kegiatan Rakornas di Jakarta

Aksesi OECD merupakan proses 38 negara anggota meninjau secara mendalam calon negara kandidat dari berbagai aspek sebelum dapat diterima sebagai anggota resmi OECD.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pihaknya berharap proses aksesi yang sudah dimulai saat ini hanya akan memakan waktu dua hingga tiga tahun saja.

Sedangkan, proses aksesi berbagai negara agar dapat menjadi anggota resmi OECD rata-rata membutuhkan waktu lima sampai tujuh tahun. (Kmb/Balipost)

 

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *