GIANYAR, BALIPOST.com – UNWTO memproyeksikan pariwisata dunia dan Bali khususnya akan kembali ke kinerja 100 persen seperti sebelum pandemi yaitu 2019. Ditargetkan 7 juta wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Bali di 2024.
Namun, masalah sampah, kemacetan dan kenaikan pajak akan menghadang. Sangat mungkin target meleset jika masalah-masalah tersebut tidak teratasi.
Pakar Ekonomi Trisno Nugroho saat acara Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bali 2024, Selasa (30/1) di Ubud, Gianyar, menyampaikan, potensi peningkatan kunjungan wisman juga sejalan dengan kondisi di Tiongkok yang diprediksikan dua lipat warganya akan bepergian ke luar negeri dari 1,5 miliar menjadi 3 miliar. “Ini kesempatan buat Bali akan mendapat wisman yang tinggi,” ujarnya.
Ketua BTB IB Agung Partha Adnyana pada kesempatan yang sama mengatakan pelaku usaha pariwisata di Bali khususnya travel agen saat ini sedang bergerilya ke China menawarkan kerjasama dan paket-paket perjalanan ke Bali dengan sekolah-sekolah yang ada di China.
“Target kunjungan wisman ke Bali mencapai 7 juta optimis tercapai karena ada market 2024 yang masih tidur seperti China, India sedang persiapan booster ke Bali, dan harga tiket juga semakin turun,” ungkapnya.
Hanya saja sejumlah hambatan masih menjadi batu sandungan, di antaranya pungutan wisman dan kenaikan pajak, sampah, Kuta yang kotor, dan peningkatan kualitas layanan dari pungutan.
Ketua HIPMI Bali, Agus Pande Widura mengatakan, untuk mencapai target 7 juta wisman dari pemerintah, Bali perlu bersaing lebih agresif lagi dengan negara lain. Sementara sejumlah persoalan masih menghantui Bali seperti kenaikan pajak, kemacetan dan sampah yang merupakan persoalan paling pelik yang dihadapi Bali.
Dengan berbagai kenaikan pajak dan adanya pungutan, ia khawatir tak dapat meningkatkan kualitas pariwisata Bali dan nantinya akan berdampak pada tingkat kunjungan wisman berikunya.
Sementara itu, Menparekraf RI Sandiaga Uno meminta agar anggota HIPMI yang usahanya bergerak pada bidang hiburan, untuk tidak khawatir karena pajak hiburan akan dikembalikan seperti sebelum tahun 2024 karena menurutnya semua pengusaha pasti akan terdampak dengan adanya peningkatan pajak hiburan. “Itu sudah perintah Presiden, sudah jangan diperpanjang,” ujarnya.
Sementara pungutan wisman (tourist levy), akan dipantau penerapannya. Ia berharap para pelaku pariwisata segera mendapatkan manfaatnya. Sementara masalah kemacetan akan diupayakan agar load di Bali Selatan dapat bergeser ke Bali Timur, Utara, Tengah dan Barat.
“Malah Bali Barat akan kita interkoneksikan dengan Banyuwangi karena Banyuwangi infrastrukturnya sudah ready,” ujarnya sambil mengucapkan selamat kepada pelaku usaha Bali karena Bali baru terpilih menjadi The Best Honeymoon Destination. Dengan demikian ia optimis Bali dapat mencapai target kunjungan wisman. (Citta Maya/balipost)
