Country Director ADB Indonesia Jiro Tominaga menjadi pembicara dalam diskusi panel ketiga dengan tema Mengakselerasi Mobilisasi Sektor Usaha melalui Pendanaan Berkelanjutan dan Inovatif pada hari kedua ASEAN-INDO-Pacific Forum (AIPF) di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (6/9/2023). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Untuk menunjang agenda pembangunan dan prioritas reformasi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan skala dunia usaha, Asian Development Bank (ADB) memberikan pinjaman senilai 500 juta dolar AS.

“Reformasi kebijakan di bawah program ini akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi, termasuk dalam usaha yang hijau dan berkelanjutan, mengurangi hambatan perdagangan, serta memberdayakan usaha lokal,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga di Jakarta, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, Senin (25/9).

Subprogram yang kedua dari tiga subprogram pada Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (CITA/Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program) itu melanjutkan dari keberhasilan subprogram pertama yang disetujui pada Oktober 2021.

CITA sejalan dengan Visi Indonesia 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, serta merupakan bagian penting dari strategi kemitraan negara Indonesia oleh ADB, 2020–2024, terutama jalur strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ketangguhan iklim.

Baca juga:  Berinvestasi Saham dengan Uang Pinjaman, Pertimbangkan Dulu Risiko Ini

Agar dapat mencapai status penghasilan tinggi pada 2045, Jiro Tominaga menuturkan pemerintah mengantisipasi bahwa produk domestik bruto Indonesia harus tumbuh setidaknya 6 persen setiap tahun, jauh di atas rata-rata pra-pandemi sebesar 5,3 persen,” ujarnya.

“Kemajuan Indonesia sudah baik dalam pemulihan dari pandemi COVID-19, tetapi reformasi struktural yang sedang berjalan tetap diperlukan guna meningkatkan potensi pertumbuhannya dengan menstimulasi investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan iklim usaha, dan perdagangan,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia telah mengambil serangkaian tindakan untuk meningkatkan iklim investasi, seperti yang disepakati berdasarkan subprogram 2. Persetujuan izin usaha telah dibuat lebih cepat melalui pembaruan pada online single-submission, pendekatan berbasis risiko yang mengintegrasikan proses-proses nasional, daerah, dan kementerian.

Baca juga:  Produksi Beras Nasional Berpotensi Naik Hampir 5 Persen

Selain itu, untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon, pemerintah memperdalam reformasi subprogram 1 dan, di antaranya, mempromosikan investasi pada efisiensi energi dan menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak investasi hijau.

Investasi asing langsung untuk manufaktur baterai kendaraan listrik juga disetujui, termasuk penandatanganan lima kontrak bernilai tinggi, yang diperkirakan akan menciptakan paling sedikit 49.000 pekerjaan.

Untuk mengurangi hambatan perdagangan, pemerintah melaksanakan tiga sistem baru berdasarkan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional (2020–2024) untuk menghubungkan secara digital sektor publik dengan sektor swasta dalam rantai logistik.

Upaya tersebut termasuk meluncurkan platform pembayaran online untuk layanan logistik bersama enam bank dengan menerapkan sistem operasi tunggal untuk operator pelabuhan. National single window ditingkatkan dan daya saing pengadaan pemerintah diperkuat.

Baca juga:  Survei Capres Unggulan, Posisi Prabowo Bergeser ke Nomor Dua

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan skala dunia usaha, pemerintah memperbaiki ekosistem kewirausahaan dan meningkatkan kapasitas dunia usaha agar dapat lebih berorientasi ekspor dan teknologi, terutama usaha yang dimiliki perempuan, yang sering kali tidak menyadari atau tidak memiliki kapasitas memadai untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah.

Sebuah sistem terintegrasi yang datanya dipilah berdasarkan jenis kelamin untuk usaha mikro, kecil, dan menengah telah dibuat, yang akan digunakan untuk melacak, menganalisa, dan melaporkan kinerja perusahaan yang dimiliki perempuan.

ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota, yang mana 49 anggota di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *