Wabup Ketut Suiasa menghadiri Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (14/9). (BP/Istimewa)

MANGUPURA, BALIPOST.com –  Wakil Bupati Badung, Ketut Suiasa mewakili Bupati menghadiri Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pangihutan Marpaung sekaligus dirangkaikan dengan pengucapan Ikrar dan Penandatanganan Pakta Integritas ASN pada Pemilu tahun 2024 bertempat di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (14/9). Turut hadir Kepala BKPSDM Gede Wijaya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nyoman Sujendra, Kepala OPD lengkap di Lingkup Pemkab Badung beserta undangan lainnya.

Wabup Ketut Suiasa dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Badung bekerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara melaksanakan upaya pembinaan dan pengarahan kepada jajaran ASN Pemkab Badung untuk nanti menjaga dan berkomitmen dalam melaksanakan netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan juga Pemilukada yang akan dilaksanakan Tahun 2024.
Pelaksanaan koordinasi pencegahan pelanggaran netralitas ASN ini diharapkan para ASN Badung taat asas sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga ASN kedepan tidak mengalami risiko hukum, termasuk juga risiko sosial.

Baca juga:  Diduga Dicabuli Guru, KP Coba Bunuh Diri Sayat Tangan

“Ini akan berdampak yang sangat serius bagi mereka, untuk itu kita berupaya minta arahan dan pembinaan kepada KASN terhadap seluruh ASN kita di Badung sebagai upaya mencegah dan menangkal dan merefresh kembali tentang posisi ASN khususnya di Kabupaten Badung untuk tetap menjaga netralitasnya itu sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan ASN harus taat asas karena dalam undang-undang sudah jelas dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan juga manajemen ASN berdasarkan asas netralitas. Pada undang-undang tersebut juga sudah dijabarkan operasionalnya lebih detail dalam Keputusan Bersama Mendagri, MenpanRB, BKN, Bawaslu, tentang Pedomanan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil Itu Sendiri.

Baca juga:  Apel Kesiapan Pendisiplinan Prokes, Ini Sasarannya

Netralitas ASN itu akan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas. “Netralitas ASN itu sejatinya juga telah melaksanakan amanah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi secara baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan khususnya di Pemkab Badung,” jelasnya.

Mengingat hal seperti ini sangat penting dan strategis untuk dilakukan sebagai upaya pembinaan sejak awal kepada ASN. Mereka sudah diberikan satu arahan dan petunjuk sehingga benar-benar posisi netralitas ASN dapat dijaga dalam pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilukada tahun 2024. “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Badung mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada KASN yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada ASN di Badung,” tutupnya. (Adv/balipost)

Baca juga:  Harga Pangan Bergejolak, Pemkab Badung Putar Otak
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *