Pedagang di Denpasar menata tabung elpiji 3 kilo yang baru diterimanya dari pangkalan, Selasa (25/7). (BP/eka)

JAKARTA, BALIPOST.com – Kelangkaan elpiji 3 kilogram atau sering disebut Gas Melon terjadi di sejumlah provinsi, termasuk Bali. Kelangkaan ini sudah terjadi lebih dari seminggu menurut penuturan warga dan pedagang.

Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan telah menugaskan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menanganinya. Presiden bahkan menekankan bahwa Gas Melon ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Terkait kelangkaan Gas Melon yang kembali terjadi, Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati menjamin ketersediaannya aman di tengah kondisi terjadi peningkatan konsumsi. “Pada bulan Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak liburan panjang beberapa waktu lalu. Kami sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat,” katanya dikutip dari Kantor Berita Antara, Selasa (25/7).

Baca juga:  KPK OTT Gubernur Malut

Meski demikian, kata dia, ketersediaan elpiji 3 kg ini terus dipastikan aman sekaligus beharap dalam 1 minggu ke depan bisa berangsur normal. Untuk menjaga stok elpiji, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga, memantau penyaluran elpiji.

Dalam hal ini, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran.

Salah satu upayanya adalah dengan operasi pasar. Terkait dengan upaya ini, Pertamina bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus buka operasi pasar.

Baca juga:  Wapres Ajak Pemuka Agama Membangun Semangat Umat Ditengah Pandemi

“Upaya itu agar pengelolaan stok elpiji efektif langsung kepada masyarakat,” ungkap Nicke.

Berdasarkan data pemerintah, kata dia, sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persen.

Namun, pada hari Selasa jika melihat data, berapa persen penjualan elpiji subsidi terhadap total elpiji angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen.

“Jadi, kami bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu, kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,” tuturnya.

Untuk memperbaiki tata kelola distribusi, Nicke mengatakan bahwa Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK agar bisa dijadikan dasar sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Baca juga:  Wabup Suiasa paparkan PPNSB dalam Rakerda PDIP Bangka Belitung

Selain itu, dia mengimbau masyarakat menggunakan elpiji sesuai dengan peruntukannya. Elpiji 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.

“Jadi, kalau ada kelangkaan di daerah mana pun atau ketika melihat ada distribusi elpiji subsidi yang kurang tepat sasaran atau penyelewengan silakan lapor ke (call center) 135 agar bisa langsung ditindaklanjuti,” ucap Nicke.

Dengan peran aktif masyarakat, dia berharap dapat membantu peran perseroan dalam menjaga kestabilan pasokan elpiji di seluruh Indonesia. (kmb/balipost)

BAGIKAN