I Kadek Darsika Aryanta. (BP/Istimewa)

Oleh I Kadek Darsika Aryanta

Untuk tahun 2022, ada sebanyak 8 episode merdeka belajar yang diluncurkan. Tentu saja program merdeka belajar ini menjadi jargon positif untuk meningkatkan layanan pendidikan di Indonesia.

Salah satu program merdeka belajar yang menjadi ”hyperfocus” kemendikbud ristek adalah Program guru penggerak dan sekolah penggerak. Kedua program ini merupakan program yang berdampak langsung kepada sekolah dan guru. Dampak langsung tersebut bisa berupa peningkatan kualitas pembelajaran guru di kelas dan juga peningkatan kinerja sekolah melalui stimulus BOS Kinerja di sekolah penggerak. Kedua program ini sangat dirasakan kebermanfaatannya di satuan pendidikan. apalagi di sekolah penggerak yang di dalamnya ada guru penggerak. Sinergi kedua program ini berdampak kepada perubahan pola pikir guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Namun dari 22 program tersebut apakah sudah sudah cukup? Apakah masih perlu dilakukan refocusing?. Segala upaya yang dilakukan oleh kementrian pendidikan ini hasilnya masih perlu digambarkan dengan jelas. Hasil asesmen nasional 2022 belum dirilis dan juga hasil PISA 2022 baru akan di terima hasilnya di tahun 2023. Jadi praktis data yang digunakan adalah data hasil PISA tahun 2018 yang sebagaimana kita ketahui bersama Indonesia berada di urutan ke-74 dari 79 negara. Sehingga praktis program unggulan kementerian pendidikan ini masih dalam tahap tataran proses dan perlu untuk dilakukan perumusan prioritas dalam pelaksanaan program di tahun 2023 mendatang baik dari sisi kementrian pusat maupun pemerintah daerah.

Baca juga:  Merdeka Belajar, Pengembangan Potensi Diri lewat Teknologi Digital

Seringkali walaupun memiliki tupoksi yang berbeda, program pendidikan di tingkat pusat sampai daerah masih sangat tumpang tindih. Pemerintah daerah masih terkesan melakukan program pendidikan yang copy-paste dari program tahun sebelumnya tanpa memanfaatkan rapor pendidikan yang ada. Ketidaksinkronan program pendidikan antara pusat daerah dapat dilihat dari minimnya amplifikasi program yang dilakukan oleh pusat sampai di daerah tidak mendapatkan respon yang positif. Minimnya amplifikasi ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan juga kurangnya komunikasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan pendidikan.

Selama 20 tahun terakhir terlihat peningkatan layanan atau banyaknya sekolah yang di bangun namun kemampuan literasi dan numerasi mereka masih rendah. Masih banyak kita temui anak yang masih di kelas 4 SD belum bisa membaca dengan lancar. Bahkan ada siswa SMP yang belum lancar untuk melakukan perhitungan kali bagi tambah dan kurang belum lancar. Ini menunjukkan bahwa lancarnya aksesibilitas siswa dalam mengenyam pendidikan belum begitu serta merta meningkatkan kualitas literasi dan numerasinya secara baik.

Untuk itu antara pusat dan daerah perlu melakukan sinkronisasi program-program pendidikan prioritas. Beberapa program prioritas yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program pusat berdasarkan dari hasil penelitian dan juga hasil PISA adalah melakukan pembelajaran dasar literasi dan numerasi harus menjadi prioritas politik yang mendesak agar perubahan segera terjadi dan dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan anggaran dan program.

Baca juga:  Pedagogi Kritis Mendikbud

Fokus program penguatan kemampuan dasar literasi dan numerasi akan memberikan fondasi yang kuat kepada siswa untuk melakukan proses berpikir yang lebih tinggi lagi. tanpa kemampuan literasi dasar yang mumpuni maka disaat siswa diajak untuk  berpikir ke level yang lebih tinggi siswa akan kalang kabut bahkan kebingungan sehingga berimplikasi pada kualitas pembelajaran yang tidak baik.

Urgensi  kedua yang harus dilakukan pemerintah daerah dan pusat adalah mengukur pembelajaran secara berkala, akurat dan relevan. Kegiatan ini perlu dilakukan bukan untuk menentukan lulus atau tidaknya siswa, melainkan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai kemampuan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka tempuh.

Penguasaan literasi dasar dengan pengukuran yang relevan dan akurat akan memberikan gambaran yang menyeluruh untuk proses perbaikan satuan pendidikan dalam kualitas pembelajaran di kelas.

Urgensi selanjutnya adalah melakukan penyelarasan sistem pendidikan dengan komitmen pembelajaran. Keselarasan ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. contoh kecilnya adalah perekrutan guru yang masih tumpang-tindih. Pelaksanaan yang baik akan mampu meningkatkan kualitas guru di Indonesia mulai dari sistem perekrutannya. Namun, sejauh ini kita tidak melihat ada peran dari politisi untuk mendorong peningkatan kualitas dalam perekrutan guru, begitu juga dengan elemen-elemen lain dalam sistem pendidikan ini.

Baca juga:  Perayaan Saraswati Relevan dengan Merdeka Belajar

Program urgensi lainnya adalah program dalam dukungan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif. Guru perlu mendapatkan pelatihan dan dukungan yang mumpuni untuk dapat mengajar secara efektif. Pelaksanaan ini bisa dilakukan saat dalam jabatan ataupun prajabatan. Salah Satunya adalah pelaksanaan PPG. Pelaksanaan PPG yang berkualitas akan mampu meningkatkan bahkan menciptakan guru yang berkualitas pula.

Selain itu, proses otonomi daerah menyebabkan kualitas pendidikan di suatu daerah sangat bervariasi. Untuk itu tidak ada kebijakan yang sakti mandraguna untuk semua daerah di Indonesia. Perlu pendekatan khusus di setiap daerah yang berbeda. Pemerintah daerah harus mempunyai kapasitas yang cukup untuk melakukan desain inovasi kebijakan. Pemerintah pusat perlu membuat pemetaan kualitas pendidikan di setiap daerah melalui rapor pendidikan dan pemda perlu bekerjasama dengan organisasi akar rumput maupun pihak swasta, dalam mendesain dan menjalankan inovasi pendidikan. Semoga pendidikan Indonesia di tahun 2023 bisa lebih baik dari sebelumnya.

Penulis, Fasilitator Sekolah Penggerak kemendikbud, Guru Fisika, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *