Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara "Seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap 2" yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (07/12/2022). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah daerah (pemda) diminta segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan. Permintaan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per Oktober 2022 dana pemda di perbankan meningkat sebesar 22,94 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) menjadi Rp278,73 triliun dari Rp226,71 triliun.

“Ayo kita sama-sama mengeksekusinya, karena biasanya belanja utamanya belanja modal sangat banyak tantangannya. Namun saya tidak mendorong untuk dibelanjakan habis asal habis, tidak juga,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara “Seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap 2” yang dipantau secara daring di Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (7/12).

Baca juga:  2018, 49 Simantri Baru Terima Hibah Rp 225 Juta

Ia mengungkapkan, membelanjakan anggaran negara memang bukan merupakan hal yang mudah, lantaran pengeluaran yang dilakukan tak bersifat personal. Belanja negara termasuk daerah, pastinya memerlukan perencanaan sebelum kemudian dieksekusi dengan baik.

Oleh karenanya membelanjakan anggaran negara secara benar menjadi tantangan tersendiri di negeri ini. Sama halnya, kata dia, seperti mendapatkan penerimaan negara dengan memungut pajak secara adil.

Menurut Sri Mulyani, salah satu jenis belanja yang memiliki banyak tantangan adalah belanja, berbeda dengan belanja lainnya seperti belanja sosial yang biasanya sangat cepat direalisasikan usai melakukan pendataan masyarakat.

Baca juga:  Terbentur Dana, Empat Siswa SMAN 6 Denpasar Batal ke Kanada

Belanja pegawai seperti pemberian gaji, tunjangan kinerja, dan lainnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) juga cenderung cepat, begitu pula dengan belanja barang yang relatif mudah. Adapun belanja modal membutuhkan perencanaan sebelum realisasinya, khususnya perencanaan terkait satuan kerja, penentuan pihak pengeksekusi, kontrak, pengadaan, hingga melihat secara detail ke lapangan.

“Belanja modal ini butuh turun ke lapangan, karena Bapak Presiden sering menyampaikan kepada kami para menteri bahwa kerja harus detail turun ke lapangan. Para pimpinan daerah pun harus begitu,” ujar Sri Mulyani. (Kmb/Balipost)

Baca juga:  Kemnaker Optimalkan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *