DPRD Provinsi Bali puji keberanian dan kecerdasan Gubernur Bali, Wayan Koster di sela-sela Persetujuan Raperda Tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna ke-38 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Selasa (22/11). (BP/Ist)

 

DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster yang didampingi Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD Bali atas Persetujuan Raperda Tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna ke-38 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Selasa (22/11).

Atas persetujuan Dewan, Gubernur Koster mengatakan bahwa postur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, terdiri dari Pendapatan Daerah total sebesar Rp 6,6 Triliun lebih; Belanja Daerah total sebesar Rp 7,2 triliun lebih; Pengeluaran Pembiayaan total sebesar Rp 437 miliar lebih, sehingga secara riil Belanja Daerah total menjadi sebesar Rp 7,6 triliun lebih. Dari kondisi tersebut, defisit riil APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun, sebagai penerimaan pembiayaan.

Pendapatan Daerah total sebesar Rp 6,6 triliun lebih, meliputi: Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4,4 triliun lebih, yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp 2,9 triliun lebih, Retribusi Daerah sebesar Rp 63 miliar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 810 miliar lebih, dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 633 miliar lebih; Kedua, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 2,1 triliun lebih; dan Ketiga, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 55 miliar lebih.

Baca juga:  Gubernur Koster Groundbreaking Relokasi PLTG Grati Ke Pesanggaran dan PLTS Hybrid Nusa Penida

Belanja Daerah total sebesar Rp 7,2 Triliun lebih, meliputi: Pertama, Belanja Operasi sebesar Rp 4,3 Triliun lebih; Kedua, Belanja Modal sebesar Rp 1,1 Triliun lebih; Ketiga, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 50 Miliar; dan Keempat, Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) sebesar Rp 1,6 Triliun lebih.

Pengeluaran Pembiayaan total sebesar Rp 437 Miliar, meliputi: Pertama, Pembentukan Dana Cadangan Tahap ke-2 untuk Pemilu sebesar Rp 150 Miliar; Kedua, Penyertaan Modal Daerah untuk BPD Bali sebesar Rp 75 Miliar, untuk Jamkrida sebesar Rp 15 Miliar, dan untuk Perumda Kerthi Bali Santhi sebesar Rp 10 Miliar; serta Ketiga, Pembayaran Cicilan Pinjaman PEN sebesar Rp 187,5 Miliar.

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 total sebesar Rp 4,4 Triliun lebih, ditargetkan meningkat sekitar Rp 900 Miliar, dibandingkan target tahun 2022 sekitar Rp 3,5 Triliun. Besaran peningkatan ini bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sekitar Rp 600 Miliar dan Lain-lain PAD yang sah sekitar Rp 300 Miliar.

Sementara itu, Belanja Daerah Tahun 2023 total sebesar Rp 7,2 Triliun lebih, meningkat sebesar Rp 800 Miliar dibandingkan Belanja Daerah Tahun 2022 total sebesar Rp 6,4 Triliun lebih, diluar belanja yang bersumber dari pinjaman PEN, realisasi tahap 2 dan tahap 3 tahun 2022 sebesar Rp 1,2 Triliun (realisasi tahap 1 tahun 2021 sebesar Rp 300 Miliar). Belanja Daerah dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dirancang lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta produktif dengan output dan outcome yang semakin terukur, sesuai dengan Program Prioritas.

Baca juga:  Persetujuan KASN Turun, Pelantikan Belasan Pejabat Eselon II di Denpasar Digelar Besok

Selain berisi program lanjutan tahun anggaran sebelumnya, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 juga berisi sejumlah program baru yang bersifat aspiratif, afirmatif, dan akseleratif, yang penting dan strategis, untuk mendukung terwujudnya visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Program baru tersebut, antara lain: Pertama, beasiswa dan bantuan seragam untuk siswa miskin SMA/SMK sebesar Rp 18 miliar lebih; Kedua, bantuan untuk mahasiswa miskin yang kuliah di Bali dan di luar Bali sebesar Rp 2,5 miliar; Ketiga, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 34.000 orang peserta, terdiri dari seluruh Sulinggih, Pamangku, Serati, dan Rohaniawan sebesar Rp 6,9 miliar; Keempat, insentif untuk 8.310 orang seluruh Perangkat Desa (636 Desa) sebesar Rp 31,4 miliar (636 orang Sekdes masing-masing sebesar Rp 500.000 per bulan, 7.674 orang Kaur/Kasi/Kadus masing-masing sebesar Rp 300.000 per bulan); dan Kelima, penyelesaian pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali sebesar Rp 357 miliar (total kebutuhan anggaran sekitar Rp 461 miliar, yang telah dianggarkan tahun 2022 sebesar Rp 104 miliar).

Baca juga:  Realisasi Proyek Underpass Tugu Ngurah Rai Baru 9,6 Persen

“Apa yang telah diputuskan hari ini berkaitan dengan keseluruhan isi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, adalah merupakan hasil terbaik yang dapat dicapai dari proses pembahasan secara bersama-sama antara Eksekutif dan Legislatif. Inilah wujud komitmen, dedikasi, dan tanggung jawab kita bersama secara konstitusional, politis, dan moral untuk membangun Bali guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara niskala-sakala, sesuai visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam mewujudkan Bali Era Baru,” tegas Gubernur Koster.

Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama yang didampingi Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Suyasan dan Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati, serta dihadapan Anggota DPRD Bali menyampaikan rasa bangga terhadap kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster. Karena orang nomor satu di Pemprov Bali ini dinilai cerdas dan berani.

“Kami juga bangga atas pelaksanaan Presidensi G20 di Bali telah berjalan lancar dan sukses,” tegas Nyoman Adi Wiryatama.

Ia juga memberikan apresiasi kepada anggota DPRD Bali yang telah kompak menggunakan busana berbahan Kain Tenun Endek Bali dalam Rapat Paripurna ke-38 DPRD Provinsi Bali. (kmb/balipost)

BAGIKAN