Tangkapan layar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam Sidang Pleno ISEI XXII yang dipantau di Jakarta, Rabu (24/8/2022). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Perekonomian di setiap daerah di Indonesia perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebutkan hal itu.

“Kekuatan Indonesia menghadapi badai dunia adalah apa yang disebut konsumsi dalam negeri, artinya dalam penjabarannya adalah kekuatan ekonomi di daerah, di seluruh dan masing-masing daerah di provinsi, kabupaten, kota,” kata Mahendra Siregar dalam Sidang Pleno ISEI XXII yang dipantau di Jakarta, dikutip dari Kantor Berita Antara, Rabu (24/8).

Baca juga:  Sambut Akhir Tahun, AHASS Bali Apresiasi Konsumen Honda lewat Bazzar Service Motor

Menurutnya, sektor keuangan Indonesia cukup stabil di tengah terhambatnya rantai pasok global yang diakibatkan oleh konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Karena itu, Indonesia tidak perlu mengikuti negara lain dalam memperketat kebijakan moneter. “Inflasi kita relatif terkendali, demikian juga pasar modal dan pasar uang, serta perbankan yang kondisinya semakin sehat dibandingkan saat kita berada di puncak pandemi,” kata Mahendra Siregar.

Baca juga:  Ekonomi Indonesia Menunjukan Perbaikan Ditengah Pandemi

Pada saat yang sama nilai restrukturisasi kredit perbankan juga telah berkurang tajam dibandingkan tahun 2021 dan 2020 lalu saat pandemi COVID-19 masih menyebar, kecuali beberapa sektor seperti akomodasi, makanan minuman, dan transportasi di beberapa daerah. “Dan itu tidak terjadi secara menyeluruh, tapi hanya di satu dua daerah tertentu. Ini yang harus dikapitalisasi. Kekuatan yang secara menyeluruh makin baik menjaga mana sektor yang cukup rentan dan menguatkan pijakan ke depan,” ucapnya.

Baca juga:  Karangasem Jadi Tuan Rumah Festival Kelapa Internasional ke-3

Mahendra menyebut pengawasan kantor OJK di setiap regional pun akan dipindah menjadi tanggung jawab ketua dewan komisioner, setelah sebelumnya berada di bawah komisioner eksekutif perbankan. “Karena pendekatannya bukan lagi terkait pengawasan perbankan semata, tetapi juga pengawasan pelayanan, mobilisasi, dan fasilitasi baik untuk sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, dan masyarakat yang belum bankable sehingga ditarik ke bawah ketua untuk mewujudkan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif,” katanya. (kmb/balipost)

BAGIKAN