Ilustrasi uang beredar dalam rupiah (BP/Antara)

DENPASAR, BALIPOST.com – Di tengah membaiknya kinerja penerimaan negara baik dari pajak maupun bea dan cukai, serapan anggaran tak sesuai harapan. Serapan anggaran khususnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per semester I 2022 yaitu 51,9%. Serapan anggaran ini lebih rendah dibandingkan serapan anggatan periode sama tahun lalu yang mencapai 54,75%.

Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Bayu Setiawan, Kamis (28/7), mengatakan, total penerimaan pemerintah pusat di Provinsi Bali sampai dengan 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar Rp5,14 triliun dari target sebesar Rp8,03 triliun atau 63,98%.

Realisasi penerimaan pajak sebesar Rp4,74 triliun, penerimaan bea cukai sebesar Rp376,68 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp25,4 miliar. Dari sisi perpajakan, target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp7,20 triliun telah terealisasi sebesar 65,78%. Selain dari pajak, penerimaan negara dari Bali juga berasal dari bea dan cukai.

Baca juga:  Rayakan Idul Adha, Astra Motor Bali Bagikan Daging Kurban di Panti Asuhan

Kepala Kanwil DJBC Prov Bali NTT NTB Susila Brata mengatakan, dari sisi bea dan cukai, target penerimaan bea cukai tahun 2022 sebesar Rp789,667 miliar yang telah terealisasi sebesar 47,7%. Sedangkan untuk realisasi ekspor Provinsi Bali sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar USD 69,216 juta, didominasi oleh barang konsumsi.

Sedangkan realisasi impor sebesar USD 30,292 juta didominasi oleh bahan baku penolong dan barang konsumsi. Devisa ekspor sepanjang Januari -Juni 2022 naik sebesar 49,59% (yoy) dengan kontributor terbesar dari sektor non migas khususnya barang-barang konsumsi. Sementara devisa impor naik sebesar 21,14%, (yoy).

Kabid Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Chrisnan Sugiherprayoko, Kamis (28/7) mengatakan, dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp41,68 miliar yang telah terealisasi sebesar 61%. Sedangkan untuk realisasi pokok lelang sampai dengan 30 Juni 2022 sudah mencapai 48,7% dari target sebesar Rp728 miliar atau sebesar Rp354,8 miliar. Kemudian untuk sertifikasi tanah BMN per 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar 192 sertifikat atau 29,7% dari target 647 sertifikat.

Baca juga:  Per 1 Maret, Perubahan Tugas dan Fungsi KPP Pratama Berlaku

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho mengatakan, belanja TKDD dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan, lebih rendah dibandingkan 2020 baik dari sisi pagu maupun realisasi. Realisasi anggaran semester I 2022 mencapai 51,9 % yaitu Rp5,7 triliun dari pagu Rp11 triliun.

Serapan TKDD tertinggi yaitu Kabupaten Buleleng mencapai 55,34%. “TKDD tahap I yang semestinya telah berakhir tapi pemerintah pusat memberi kesempatan lebih panjang hingga 31 Juli, khususnya untuk penyaluran DAK Fisik,” ujarnya.

Baca juga:  Bappenas Sebut Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Langkah Awal Transformasi

Sementara dana desa dari total pagu Rp600 miliar, telah tersalurkan Rp423,8 miliar. Penyaluran tertinggi ke Kabupaten Tabanan mencapai 76,75% dengan total Rp90 miliar. “Tahun 2022 realisasi dana desa tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya,” ujar Teguh.

Bali memiliki 18 proyek strategis yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect. Di antaranya pelabuhan penyeberangan Sanur, Sampalan. Meskipun proyek tersebut berlangsung multiyears dimulai 2020 dan selesai tahun ini.

Hingga progres proyek telah mencapai 99,66%. Selain itu, ada juga proyek penataan destinasi wisata seperti penataan Besakih yang telah terealisasi 90,5%. “Total realisasi semua proyek mencapai 47,26%, dalam on track,” tandasnya. (Citta Maya/balipost)

BAGIKAN