Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan pembuka Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022 secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Senin (28/3/2022). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Target satu juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk masuk ke dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus bisa dilaksanakan secara tuntas pada tahun ini. Pasalnya, pemenuhan target itu berkesesuaian dengan instruksi yang disampaikannya untuk pemrioritasan produk-produk lokal terutama UMKM dalam belanja anggaran, demikian kata Presiden Joko Widodo mengingatkan agar saat menyampaikan sambutan pembuka Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM Tahun 2022.

“Ini penting sekali, kemarin saya sudah sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, menteri dan dirut BUMN bahwa anggaran APBN, APBD maupun BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi oleh UMKM kita,” kata Presiden dalam sambutannya secara virtual dari Istana Negara Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (28/3).

Baca juga:  Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Tewaskan 49 Napi, Tiga Tersangka Ditetapkan

E-katalog yang dimaksud Presiden merujuk pada aplikasi belanja daring yang disediakan LKPP untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Presiden sempat memerintahkan kepada jajaran gubernur, bupati, wali kota, menteri dan direksi BUMN yang hadir dalam acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (25/3), untuk mengalokasikan sedikitnya 40 persen dari APBN, APBD dan anggan BUMN untuk belanja barang-barang buatan dalam negeri.

Baca juga:  Pasang Jaring Ikan di Danau Batur, Nelayan Tewas

Dalam acara tersebut, Presiden juga sempat meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengakomodasi UMKM unggul di wilayahnya masing-masing agar nantinya secara keseluruhan satu juta UMKM bisa menembus e-katalog LKPP. Presiden juga kala itu berpesan agar ada kemudahan salah satunya untuk pengurusan sertifikasi SNI bagi produk-produk UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam laporannya sebelum Presiden memberi sambutan, Rakornas kali ini diikuti 1.200 perserta dengan 1.000 di antaranya mengikuti secara daring. Menkop UKM mengatakan bahwa rakornas digelar atas dasar empat substansi salah satunya menghadirkan UMKM dalam ekosistem digital serta memaksimalkan potensi ekonomi yang tercipta. Turut pula mendampingi Presiden Jokowi dalam membuka adalah Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung. (Kmb/Balipost)

Baca juga:  Kejar Target 20 Juta Wisman, Indonesia Gelar 180 Event Mancanegara di 2018
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *