Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (tengah). (BP/Ant)

BENGKULU, BALIPOST.com – Kepala daerah cukup banyak yang terjerat tindak pidana korupsi. Mereka pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Rabu (7/4), salah satu penyebab korupsi ini karena kecilnya gaji kepala daerah. Sehingga tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.

“Kita harus jujur mengakui tidak mungkin kita berharap seseorang bekerja profesional ketika penghargaan terhadap profesionalitasnya itu tidak diberikan,” kata Alex dikutip dari kantor berita Antara.

Baca juga:  Kasus Korupsi PD BPR Buleleng 45 Dilimpahkan ke Kejari

Alex menyebut selama ini dirinya sudah banyak menerima keluhan dari kepala daerah soal gaji yang terlalu kecil, saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan, ada kepala daerah di Indonesia yang hanya memiliki gaji pokok sekitar Rp1,3 juta ditambah tunjangan Rp 15 juta per bulannya.

Menurutnya, keluhan itu cukup masuk akal, mengingat tugas dan tanggung jawab kepala daerah sangat besar. Teutama dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang dipimpin.

Baca juga:  Cegah Korupsi, Pemilihan Kepala Daerah Diusulkan Kembali Oleh DPRD

Apalagi, rata-rata kepala daerah di Indonesia mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di angka sekitar Rp 1 triliun. Upaya untuk menyikapi hal tersebut, KPK mendorong kepala daerah mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak serta sektor lainnya dan tidak bergantung pada APBN.

“Kami sudah sampaikan itu ke Kemenpan RB. Sama Bapak Presiden dan Kementerian Keuangan juga pernah kami singgung, tetapi kembali lagi semua itu nanti berdasarkan kemampuan keuangan negara,” ujarnya pula.

Kendati demikian, Alex menyebut sebesar apa pun gaji, ketika kepala daerah tersebut tidak memiliki integritas. tetap tidak akan cukup dan tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Terlebih, kata Alex, diperlukan biaya yang besar agar seseorang bisa terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada.

Baca juga:  Permukiman Kumuh Disulap Jadi Kampung Warna-warni

“Kalau biaya politik itu kecil, setidak-tidaknya ketika seseorang terpilih sebagai kepala daerah dia tidak mikir bayar utang, sehingga betul-betul tenaga dan pikirannya bisa memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera,” demikian Alexander Marwata. (kmb/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.