Made Gianyar. (BP/ina)

BANGLI, BALIPOST.com – Selama menjabat sebagai Bupati Bangli dua periode, I Made Gianyar mengakui belum bisa sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Salah satunya terkait pembangunan infrastuktur jalan.

Ia menyebut masih ada sejumlah ruas jalan yang belum tersentuh hotmiks. Ia meyakini sisa jalan yang belum terhotmiks akan dapat dituntaskan oleh bupati periode berikutnya.

Ditemui usai mengikuti setijab, Rabu (17/2), Gianyar selama menjabat Bupati mengonsep empat pilar pembangunan Kabupaten Bangli. Salah satunya pilar ekonomi.

Dalam menggerakkan ekonomi, menurutnya, dibutuhkan infrastruktur yang baik. Karenanya ia membuat program hotmiks jalan sampai ke desa-desa.

Gianyar mengakui hingga di penghujung masa jabatannya, masih ada beberapa ruas jalan yang belum dihotmiks. Menurutnya hal itu dikarenakan usulan masyarakat terkait homtik terus bertambah.

Baca juga:  Bangli Mulai Cetak E-KTP

“Kalau saja jalan yang dulu jadi jalan kabupatn hanya itu saja yang diselesaikan, sejatinya sudah tuntas di tahun 2018. Karena target saya dulu kan hanya jalan antar kecamatan dan antar desa yang dihotmik. Tetapi keinginan masyarakat terus bertambah, bahkan minta hotmik sampai ke banjar-banjar,” jelasnya.

Namun demikian, dia menyebut sisa ruas jalan yang belum terhotmiks tak sampai sepuluh persenan. Disebutkan contohnya seperti jalan di Banjar Puseh, Desa Terunyan dan jalan salah satu banjar yang ada di Desa Belantih, Kintamani. “Nanti yakinlah hotmiks akan dilanjutkan oleh bapak bupati yang baru. Karena sudah terbiasa hotmiks, kayaknya kalau belum terhotmiks masyarakat pasti akan terus ngusul ke bupati yang baru,” ujarnya.

Baca juga:  Belasan Kilometer Jalan dan Jembatan Rusak Akibat Bencana

Selain soal infrastruktur jalan, pria asal Desa Bunutin, Kintamani itu juga berharap bupati yang baru nantinya dapat melanjutkan perjuangannya. Sehingga Bangli bisa mendapat imbal jasa dari kabupaten lain atas pemanfaatan sumber mata air di Bangli.

Gianyar mengatakan, Pemkab Bangli sejauh ini sudah membuat kajian akademis. FGD terkait PP Nomor 46/2017 juga sudah digelar. “Daerah seperti Bangli yang sudah memelihara lingkungan, memelihara pohon dengan baik, tidak melakukan alih fungsi tentunya harus mendapat imbal jasa dari daerah-daerah lain yang bentang alamnya sudah diubah dan peruntukannya diubah,” kata Gianyar.

Baca juga:  OASE Kabinet Kerja Sosialisasi Pencegahan Stunting di Bangli

Meski sudah tidak lagi jadi bupati, Gianyar yang berencana kembali mengajar sebagai dosen itu, mengaku akan tetap ikut memperjuangkan Bangli dapat imbal jasa lingkungan, melalui dunia akademis. “Saya melalui dunia akademis juga akan berjuang kebetulan basic saya adalah prodi tata pemerintahan, spesifiknya hukum lingkungan. Sekarang tentunya terkait kebijakan otoritas sekarang ada di pemerintahan kabupaten Bangli,” pungkasnya. (Dayu Swasrina/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Captcha *