Airlangga Hartarto. (BP/iah)

DENPASAR, BALIPOST.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap II masih akan berlangsung hingga Senin (8/2). Namun, dari rapat terbatas yang digelar Rabu (3/2), Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo meminta PPKM dilakukan dengan pendekatan berbasis mikro atau di tingkat lokal.

Dalam keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden dipantau dari Denpasar, dalam ratas arahan Presiden agar penanganan COVID-19 dilakukan secara lebih efektif. “Dan tentu bisa dilakukan dengan optimalisasi dari efektivitas dari pada pembatasan kegiatan masyarakat. Arahan Presiden pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal,” ujar Airlangga.

Baca juga:  Cegah Transmisi Lokal, Puluhan Warga Bondalem Jalani Rapid Test

Airlangga mengatakan yang dimaksud dengan pendekatan mikro adalah dilakukan mulai dari tingkat desa, kampung, RT/RW dan melibatkan Satgas pusat sampai Satgas terkecil. “Tentu kegiatan yang dilakukan penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam penegakan hukum,” jelas Airlangga.

Lanjutnya, pelibatan aktif Babinsa, Babinkamtibmas dan Satpol PP dalam operasi yustisi, dan TNI dan Polri, dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum tetapi juga untuk tracing. Ia menegaskan pemerintah akan memerhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yustisi lingkup mikro ini dan akan melakukan evaluasi secara dinamis.

Baca juga:  Tambahan Kasus Positif COVID-19 di Bali, Semuanya Transmisi Lokal

“Pemerintah akan berkonsentrasi pada 98 daerah yang melaksanakan PPKM,” ujar Airlangga.

Presiden, lanjutnya, menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 berbeda di tiap negara. Dari data PPKM, beberapa provinsi mengalami perbaikan, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Dari 98 itu, sorotnya, 63 kabupaten/kota masih merah. “Mobilitas penduduk mengalami penurunan di berbagai sektor. Mobilitas yang masih tinggi adalah di tempat kerja dan permukiman. Ini menjadi perhatian,” tegasnya.

Baca juga:  Novanto Janji Hadir ke KPK Jika Sudah Ada Putusan MK 

Kegiatan Satgas, sebut Airlangga, akan diintensifkan. Ia juga mengatakan Presiden mendorong vaksinasi agar ditingkatkan, baik dari segi volume maupun waktu sehingga herd immunity cepat dapat dilaksanakan. (Diah Dewi/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *