Sejumlah petani sedang memanen cabai merah. (BP/eka)

DENPASAR, BALIPOST.com – Bali yang bergantung pada sektor pariwisata berulang kali diuji oleh teror bom, bencana alam dan kini pandemi COVID-19. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, para pekerja pariwisata yang dirumahkan cenderung memilih pertanian sebagai aktivitas cadangan.

Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa (Unwar), Dr. Ir. I Gede Pasek Mangku, MP., mengakui adanya fenomena petani dadakan tersebut. Hanya saja ia menyebut sebagian petani di Bali kurang serius menekuni pertanian.

Jika pariwisata kembali normal, ia memprediksi sektor yang identik dengan masyarakat perdesaan ini kembali ditinggalkan. Meskipun memilih profesi adalah hak prerogatif setiap individu, namun pihaknya mengajak warga yang terjun sebagai petani untuk lebih serius lagi mengingat potensi pertanian sangat besar. “Memilih profesi itu wajar. Apalagi mantan orang pariwisata yang dapat income lumayan, sekarang tiba-tiba jadi petani dengan lahan di bawah 10 are, pasti hasilnya jauh dari kerja pariwisata. Sehingga mereka akan memilih kembali kerja di bidang pariwisata,” ujar Pasek Mangku, Rabu (3/5).

Merespons minimnya serapan bahan pangan ke hotel dan restoran dewasa ini, para petani sebetulnya punya peluang bagus dengan memanfaatkan hasil panen. Salah satu contoh membuat cabai bubuk dalam kemasan.

Ia menilai, setiap varietas yang dihasilkan bisa diolah menjadi bahan makanan yang tahan lama namun tidak mengurangi kualitas. Menurut Pasek Mangku, ketidakseriusan petani Bali terlihat dari harga dan kualitas hasil panen yang kalah bersaing dari produk pertanian luar, misalnya pisang.

Pisang yang datang dari luar Pulau Dewata harganya lebih murah dan kualitas cenderung lebih unggul daripada pisang dari Bali. “Ini disebabkan petani Bali tidak konsisten, tidak ada kontinuitas penanaman,”ungkapnya.

Terkait perhatian pemerintah, ia mengaku sudah maksimal. Berbagai program bantuan telah dikucurkan kepada kelompok tani. Jumlahnya pun tergolong besar. Tetapi kelemahannya ada pada proses pendampingan. Mestinya pemerintah terus melakukan pendampingan hingga suatu kelompok benar-benar mandiri, barulah menyasar kelompok lain. “Jangan ibaratnya bayi yang belum bisa jalan sudah ditinggal,” sentil akademisi dari Buleleng ini. (Winatha/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.