Bupati Jembrana, Putu Artha memimpin rapat tanggap COVID-19, Senin (30/3). (BP/Istimewa)

NEGARA, BALIPOST.com – Langkah antisipatif diambil Pemkab Jembrana guna menanggulangi penyebaran COVID-19. Kendati saat ini belum ditemukan pasien positif COVID-19, namun kewaspadaan terus ditingkatkan.

Diantaranya lewat kebijakan penambahan ruang isolasi di RSU Negara untuk merawat pasien positif maupun PDP corona. Selain itu, tenaga medis sebagai garda terdepan menghadapi pandemi ini juga diberikan reward dalam bentuk insentif.

Hal itu bentuk apresiasi pemerintah daerah atas kerja keras dan perjuangan tenaga medis sekaligus paparan risiko sebagai petugas terdepan. Termasuk, memfasilitasi penginapan bagi petugas medis yang rumahnya jauh dari RSU Negara yang saat ini ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan. “Ini langkah antisipasi kita menghadapi corona. Kita siapkan terlebih dahulu jangan sampai menunggu kasus makin banyak,” ujar Bupati Artha saat memimpin rapat tanggap corona bersama pimpinan OPD Jembrana, Senin (30/3).

Menariknya, rapat yang juga dihadiri Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Sekda I Made Sudiada, berlangsung di tempat terbuka (halaman belakang Kantor Bupati Jembrana). Rapat dimulai tepat pukul 11.00 WITA, dengan memberi jarak bagi tiap peserta sesuai himbauan physical distancing.

Ditambahkan Artha, anggarannya akan disiapkan dari anggaran perubahan mendahului. Saat ini masing-masing OPD diperintahkan untuk menyisir anggaran yang dianggap tidak penting atau tidak relevan ditengah kondisi penyebaran COVID-19 yang mulai meluas. “Contohnya porsenijar, UN juga sudah dibatalkan. Anggaran itu bisa dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Tapi yang sifatnya vital tidak boleh, OPD tetap harus kerja melayani masyarakat,” ujar Artha.

Selain insentif dan prasarana tenaga medis, rencananya tambahan uang makan juga akan diberikan kepada petugas yang menjaga pintu masuk Gilimanuk. Saat ini Pemkab Jembrana turut menerjunkan timnya untuk mengawasi arus masuk ke Bali.

Bupati menginstruksikan agar pemeriksaan dilakukan lebih ketat dan selektif. “Kalau dari zona merah dan terindikasi sakit, tidak perlu diizinkan masuk. Dikembalikan ke wilayah asalnya. Kita harus tegas karena ini menyangkut keselamatan bersama,” sambung Bupati Artha.

Penekanan senada juga disampaikan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan. Konsekuensi dari penanggulangan COVID-19 yang makin meluas, menurutnya adalah ketersediaan anggaran. “Kiranya kegiatan yang tidak mungkin terlaksana harus digeser. Misalnya perjalanan dinas, kegiatan pensi rutin, maupun pameran. Itu bisa dialihkan, karena tidak mungkin terealisasi saat ini,” terang Kembang.

Ia ingin anggaran itu bisa dialihkan untuk penyemprotan disinfektan secara rutin dan terus menerus. Termasuk pembelian APD petugas medis, ruang bilik disinfektan, alat tes (rapid test). “Saya bersama Bapak Bupati ingin Jembrana paling siap menghadapi COVID-19. Harus dipikirkan dari sekarang, jangan terlambat karena itu berisiko. Termasuk, APBDES sekiranya tidak bisa dilaksanakan, alihkan segera untuk penanggulangan COVID-19 di tingkat desa,” ujar Kembang.

Pada rapat itu, Kembang juga mengusulkan perlunya ditambah relawan (surveillance) di luar tim dari dinas kesehatan. Tugasnya nanti memantau, melaporkan serta mengedukasi orang–rang dalam pemantauan sehingga lebih banyak yang bisa dilacak.

Relawan itu bisa berasal dari SMK kesehatan maupun lulusan mahasiswa jurusan kesehatan akan ditempatkan di masing-masing desa. Nantinya mereka akan bergabung dan bertanggung jawab kepada tim COVID Dinas Kesehatan Jembrana. “Kita siapkan untuk memperluas tracking orang dalam pemantauan termasuk membantu tim dari dinas kesehatan. Tugasnya mengawasi kondisi, sekaligus memastikan ODP ini tidak keluar rumah, dan disiplin melaksanakan isolasi diri,” papar Kembang

Selain itu, Kembang juga ingin pecalang adat diberikan apresiasi dalam bentuk operasional. “Saya kira mereka tugasnya berat untuk mengawasi warga di wilayahnya mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Jadi perlu kita anggarkan operasionalnya,” kata Kembang.

Ia menambahkan perkembangan corona saat ini sangat cepat dan bisa berubah hari ke hari. Karena itu anggaran ini juga sifatnya menyesuaikan.

Tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan anggaran yang kedua maupun ketiga. “Untuk ini kita menyesuaikan. Termasuk melihat arahan kebijakan pemerintah pusat serta perkembangan apa saja yang dibutuhkan,” ujar Kembang.

Sementara Sekda Jembrana I Made Sudiada mengatakan pihaknya saat ini tengah menyisir anggaran di masing-masing OPD. Secepatnya nilainya akan disampaikan.

Pihak Satgas COVID-19 Jembrana juga sudah ditugaskan menyusun kebutuhan anggaran bersama RSU Negara untuk pengadaaan mendesak penanganan COVID-19 di Jembrana. (Adv/balipost)

BAGIKAN