MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Badung mengadakan audit pada puluhan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di wilayahnya. Audit dilakukan lembaga akuntan publik.
Menurut Kepala Bagian Perekonomian Setda Badung, AA Sagung Rosyawati, audit terhadap kondisi LPD) se-Kabupaten Badung telah rampung. “Audit tahun 2017 terhadap 91 LPD sudah rampung, secara umum hasil bagus,” kata Rosyawati, Selasa (9/1).
Menurutnya, hasil audit yang dilakukan oleh lembaga akuntan publik belum diserahkan ke masing- masing pengelola LPD, karena harus dilaporkan ke Bupati/wakil Bupati Badung. “Belum dilaporkan ke pimpinan, karena itu belum diserahkan ke LPD,” ungkapnya.
Sagung Rosyawati juga enggan membeberkan hasil audit yang dilakukan dengan alasan belum melaporkan ke pimpinan. “Nanti saja, sekarang belum bisa kita sampaikan hasilnya. Tapi secara umum hasilnya bagus,” klaimnya.
Dengan harapan keberadaan LPD semakin berkembang sehat, pemerintah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk menyiapkan tim auditor independen. Saat ini pun pemerintah sudah memasang tender untuk pencari pihak ketia yang akan diajak kerjasama. “Pemerintah menyiapkan anggaran untuk mengaudit LPD. Sekarang sudah dalam proses tender,” katanya.
Tiga paket tender yang dimaksud diantaranya Belanja Jasa Konsultansi lainnya (Audit LPD di Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Petang) dengan nilai pagu paket Rp 860.000.000, Belanja Jasa Konsultansi Lainnya (Audit LPD di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Mengwi) dengan nilai pagu paket Rp 1.095.000.000, dan satu lagi Belanja Jasa Konsultansi lainnya (Audit LPD di Kecamatan Kuta dan Kecamatan Abiansemal) dengan nilai pagu paket Rp 1.045.000.000.
“Dari 122 LPD di Badung audit baru akan dilakukan pada 91 LPD saja. Sementara sisanya akan dilanjutkan pada tahun ini,” sebutnya.
Lebih lanjut dikatakan, audit ekstrenal yang dicanangkan pemerintah dalam rangka membantu melihat kinerja LPD itu sendiri. “Jadi ini demi kepentingan LPD sesungguhnya. Audit internal memang sudah dilakukan, tapi bapak bupati berkomitmen membantu melakukan audit secara eksternal,” kata Rosyawati. (Parwata/balipost)
