
DENPASAR, BALIPOST.com – Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sudah ditetapkan sebesar Rp4,55 juta atau naik sebesar 42,15 persen dibandingkan 2026. Terkait penetapan tersebut, Dewan Pengupahan Kota (DPK) Denpasar akan segera melakukan sidang untuk penetapan Upah Minumum Kabupaten/Kota (UMK).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (DTKSK) Kota Denpasar, IGA Ngurah Raini, Sabtu (21/11) mengatakan, Dewan Pengupahan Kota Denpasar akan menggelar sidang setelah penetapan UMP Bali.
Sidang dijadwalkan berlangsung pada Senin untuk membahas dan merumuskan rekomendasi UMK Denpasar. “Untuk penetapan UMK di tanggal 25 November. Kami dari Dewan Pengupahan melaksanakan sidang setelah UMP ditetapkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setelah sidang Dewan Pengupahan, rekomendasi UMK akan disampaikan kepada Wali Kota Denpasar untuk diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Pihaknya menargetkan rekomendasi dari Wali Kota Denpasar sudah disampaikan ke pemerintah provinsi pada Senin 23 November 2026 atau paling lambat Selasa pagi, 24 November 2026.
“Senin rencana kami Dewan Pengupahan sidang untuk bisa merekomendasikan UMK ke gubernur. Astungkara Senin atau paling lambat Selasa pagi rekomendasi UMK dari wali kota sudah ke provinsi untuk bisa ditetapkan gubernur,” jelasnya.
Disinggung terkait akankah Kota Denpasar mampu menerapkan UMK di atas UMP seperti tahun-tahun sebelumnya, Raini mengatakan masih menunggu hasil sidang dari Dewan Pengupahan. “Kita tunggu hasil sidang DPK nggih. Kami percaya DPK Denpasar pasti memberikan pertimbangan terbaik untuk semua pihak,” terangnya.
Untuk diketahui, UMK Denpasar di tahun 2026 sebesar Rp3.499.878,78. Penetapan UMP yang naik signifikan yakni mencapai 42,15 persen atau Rp1,35 juta tersebut diharapkan bisa disesuaikan dengan penetapan UMK di Denpasar. (Widiastuti/balipost)









