
BANGLI, BALIPOST.com – Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali memaparkan secara rinci perolehan dan pemanfaatan dana pemberdayaan sebesar 5 persen dari keuntungan LPD. Pemaparan terrsebut disampaikan di hadapan para bendesa adat dan pemucuk LPD se-Kabupaten Bangli, Selasa (17/11).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan evaluasi, penguatan tata kelola serta kinerja LPD tersebut berlangsung di Desa Pengotan, Bangli. Dipaparkan bahwa dana yang dihimpun dari setoran LPD tersebut dialokasikan ke dalam sejumlah pos. Rinciannya 45 persen untuk LPLPD, 20 persen untuk Badan Kerja Sama (BKS) LPD Bali, dan 10 persen untuk dana pelatihan. Selain itu 7,5 persen lainnya dialokasikan untuk dana perlindungan, 7,5 persen untuk dana penjamin simpanan dan 5 persen untuk dana penyangga likuiditas.
Kepala LPLPD Provinsi Bali, I Gusti Nyoman Rijasa ditemui usai kegiatan menjelaskan bahwa seluruh rincian dana tersebut telah disampaikan secara terbuka. “Kami sudah memaparkan setoran dari LPD itu berapa, kemudian yang memanfaatkan dana atau yang mendapat bagian dari dana 5 persen itu siapa, sudah kami jelaskan secara gamblang sesuai regulasi aturan. Penggunaan dan saldo-saldo semua juga sudah kami sampaikan, termasuk dalam bentuk laporan pertanggungjawaban,” kata Rijasa.
Dia menambahkan bahwa pemanfaatan dana pemberdayaan ini menerapkan mekanisme subsidi silang. Melalui skema tersebut, setoran dari LPD yang memperoleh laba di akhir tahun turut menopang pembinaan dan pendampingan bagi LPD berskala kecil, kurang sehat, hingga LPD yang tidak beroperasi di daerah.
“LPD kecil yang tidak menyetor maupun LPD yang tidak beroperasi tetap memperoleh pendampingan pembinaan dari LPLPD, yang sumber pendanaannya tentu berasal dari dana 5 persen tersebut,” jelasnya.
Terkait tingkat kepatuhan penyetoran, Rijasa mengungkapkan bahwa dari data yang diterima, realisasi kepatuhan LPD di Bali mencapai angka sekitar 80 persen. Kewajiban penyetoran ini berlaku bagi LPD yang mencatatkan keuntungan.
Meski masih ada sebagian kecil yang belum patuh, Rijasa menegaskan bahwa lembaganya hanya sebatas memberikan surat pemberitahuan, sementara kewenangan penjatuhan sanksi berada di tangan pemerintah. “Kami dari LPLPD tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi. Kewenangan itu ada di pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BKS LPD Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman mengenai regulasi dan tata kelola LPD, serta menangkal berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. “Harapan kita tentu dengan adanya sosialisasi ini agar benar-benar dana yang disetorkan oleh LPD 5 persen dari keuntungan tiap tahun itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dikembalikan lagi untuk memberikan manfaat kepada LPD,” harapnya. (Eka Parananda/balipost)










