MANGUPURA, BALIPOST.com – Tragedi longsor di kawasan Pelaga Eco Park, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, yang menyebabkan dua wisatawan dilaporkan hilang, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Badung. Tak hanya menangani dampak bencana, Pemkab Badung kini akan mengevaluasi ulang perizinan operasional usaha glamping tersebut. Bahkan, izin operasional berpotensi tidak diberikan jika lokasi terbukti membahayakan keselamatan pengunjung.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengatakan pemeriksaan awal menunjukkan Pelaga Eco Park telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, kepemilikan dokumen tersebut tidak serta-merta menjamin kelayakan operasional. Pemerintah masih perlu memastikan kesesuaian perizinan dengan kondisi faktual di lapangan, terutama terkait keamanan lokasi yang berada di kawasan rawan bencana.
“Yang pertama adalah kan secara perizinan kan kita secara izin dulu lah, kan kita lihat memang dia memiliki nomor induk berusaha. Nah, terus yang kedua, yang kedua memang seperti apa yang kita lihat di lapangan sekarang, memang kondisi dia itu kan memang ada di bawah, dan saya sudah perintahkan juga termasuk dinas teknis Disparda, Perizinan untuk kondisi seperti ini harus diperhatikan,” ujar Adi Arnawa, Senin (9/11).
Ia menegaskan, bencana alam memang tidak selalu bisa diprediksi. Meski demikian, pemerintah harus mengoptimalkan upaya mitigasi dan memastikan setiap kegiatan usaha memperhatikan faktor keselamatan. Karena itu, Adi Arnawa meminta perangkat daerah terkait melakukan verifikasi kembali terhadap seluruh jasa layanan wisata di kawasan tersebut. Evaluasi harus mengacu pada regulasi yang berlaku sekaligus mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitar lokasi usaha.
“Kita sudah sampaikan, saya sudah sampaikan sama tim agar dilakukan verifikasi kembali terhadap apa namanya jasa layanan yang ada di sana. Ya, tentu berdasarkan satu regulasi yang kita miliki kan,” ungkapnya.
Bupati asal Pecatu tersebut juga meminta jajaran teknis berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Badung untuk menindaklanjuti proses evaluasi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh memaksakan pemberian izin apabila hasil pemeriksaan menunjukkan lokasi usaha memiliki tingkat kerawanan yang membahayakan.
“Silakan nanti tenis nanti coba koordinasi dengan Pak Sekda ya, nanti disampaikan, koordinasikan dan saran itu bagus, sehingga jangan sampai nanti kalau secara faktual di lapangan memang sudah agak berbahaya, kenapa harus kita berikan,” tegasnya.
Selain mengevaluasi perizinan Pelaga Eco Park, Adi Arnawa mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menjelang musim hujan. Ia telah meminta para camat dan perbekel menyampaikan imbauan kepada warga, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan rawan longsor dan bencana alam lainnya. Pemerintah berharap langkah mitigasi dapat meminimalkan risiko serta mencegah jatuhnya korban jiwa ketika bencana terjadi.
“Tidak menutup kemungkinan kondisi-kondisi seperti itu akan bisa terjadi, karena itu namanya alam, dan alam kita enggak tahu, tapi tetap kita tetap melakukan upaya sebisa mungkin untuk melakukan mitigasi-mitigasi sehingga kita bisa minimize setiap apa yang terjadi sekarang ini, setidaknya tidak ada korban gitu,” paparnya.(Parwata/balipost)
