MANGUPURA, BALIPOST.com – Krisis air bersih yang terus menghantui masyarakat Badung Selatan menjadi sorotan serius DPRD Badung. Jika persoalan tersebut tak kunjung teratasi hingga 2027, jajaran direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama terancam dievaluasi, bahkan restrukturisasi.
Hal itu sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Badung. DPRD tidak ingin tambahan anggaran yang telah digelontorkan justru tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan pihaknya belum ingin terburu-buru menilai kinerja direksi. Dewan akan terlebih dahulu mengawasi realisasi program dan memastikan seluruh langkah yang direncanakan berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, tambahan modal harus diikuti langkah konkret untuk memperbaiki distribusi dan ketersediaan air bersih, terutama bagi masyarakat Kuta Selatan yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan. “Kita lihat dulu langkah-langkah yang diambil. Setelah kita memberikan penyertaan modal ini, apakah langkah-langkah yang diambil itu sudah dilaksanakan dengan baik? Nanti kita akan awasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, evaluasi tidak hanya menyasar keberhasilan program, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perusahaan daerah. Apabila ditemukan kendala internal yang menghambat pencapaian target, DPRD tidak menutup kemungkinan merekomendasikan perombakan jajaran perusahaan.
“Apabila nanti dalam pelaksanaannya SDM-nya memang memiliki kendala, ya kita pun akan menyarankan untuk melakukan restrukturisasi,” tegasnya.
Namun, Anom Gumanti memastikan DPRD tetap membuka ruang bagi direksi untuk membuktikan kinerjanya. Jika seluruh program berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat, jajaran yang ada justru akan mendapat dukungan untuk dipertahankan.
“Kalau memang sudah on the track sesuai dengan rule-nya, langkah-langkah itu dilakukan, kemudian hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat kami, terutama di selatan, bisa menyelesaikan ini, ya kami pertahankan,” jelasnya.
Selain mengawasi kinerja direksi, DPRD Badung juga mendorong sejumlah terobosan untuk memperkuat pasokan air baku. Salah satunya melalui penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yaitu teknologi yang mengolah air laut menjadi air bersih melalui proses penyaringan menggunakan membran khusus.
Dewan juga mencermati rencana penambahan sumber air baku dari kawasan Tukad Mati. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat suplai air ke Badung Selatan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari dam estuari.
Ia berharap seluruh upaya tersebut tidak berhenti sebatas rencana. Pemerintah daerah dan Perumda Tirta Mangutama harus memastikan tambahan modal benar-benar menghasilkan perbaikan pelayanan yang dapat dirasakan pelanggan. “Kami berharap tambahan modal yang digelontorkan pemerintah daerah benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa juga menyinggung evaluasi terhadap jajaran direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Sebelumnya, direksi telah diberikan target untuk meningkatkan pelayanan dan ketersediaan air bersih. Evaluasi akan dilakukan dengan melihat perkembangan serta hasil dari langkah-langkah yang sedang dijalankan.
Dia menyebutkan, sejumlah upaya telah mulai didorong oleh direksi, di antaranya penerapan Master Metering Ratio (MBR) serta optimalisasi pemanfaatan air permukaan di wilayah Badung. Selain itu, pengembangan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) juga menjadi salah satu opsi yang didorong untuk menambah pasokan air bersih.
Menurutnya, berbagai program tersebut membutuhkan proses dan tidak bisa langsung memberikan hasil dalam waktu singkat. “Kalau langkah-langkah itu sudah dilakukan, berarti direksi sudah berada di jalur yang sesuai dengan harapan kita. Tinggal nanti kita melihat hasilnya. Mudah-mudahan awal 2027 sudah kelihatan hasilnya jika semuanya berjalan optimal,” jelasnya.
Meski demikian, Bupati menegaskan evaluasi terhadap direksi tetap terbuka apabila hasil yang dicapai nantinya tidak sesuai dengan target dan harapan pemerintah daerah. Dengan demikian, tahun 2027 menjadi salah satu momentum untuk melihat sejauh mana langkah penambahan sumber air, optimalisasi air permukaan, serta pengembangan teknologi SWRO mampu memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih di Badung.
“Kalau seandainya ternyata tidak sesuai dengan harapan, mungkin di situ saya akan evaluasi kembali keberadaan direksi. Jadi, berikan kesempatan kepada direksi untuk bekerja. Ini semua dalam pantauan saya selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM),” terangnya. (Parwata/balipost)
