DENPASAR, BALIPOST.com – Digitalisasi sistem pembayaran di Bali terus berkembang, namun masih memiliki ruang untuk diperluas. Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencapai 1,3 juta dengan jumlah merchant sebanyak 1,17 juta.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan, mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya penerimaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Meski demikian, penetrasi QRIS masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
Dengan jumlah penduduk Bali sekitar 4,5 juta jiwa berdasarkan data 2025, penduduk dewasa diperkirakan mencapai 3,2 juta hingga 3,5 juta jiwa. Jika mengacu pada pengguna QRIS yang memiliki NIK Bali, penetrasinya masih berada di kisaran 40%.
“Ke depan masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan transaksi keuangan di Bali,” ujarnya dalam pemaparan pada kegiatan Bali Baligivation di Sanur, Kamis (12/11).
Menurut Ronald, sistem pembayaran memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengibaratkan pertumbuhan ekonomi sebagai tubuh, sedangkan sistem pembayaran merupakan saluran sirkulasi darah yang menggerakkan aktivitas di dalamnya.
Karena itu, semakin lancar sistem pembayaran, semakin besar pula dukungannya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Perkembangan QRIS juga menunjukkan peran penting dalam memperluas transaksi UMKM. Penggunaan instrumen pembayaran digital tersebut semakin menjangkau pelaku usaha kecil sehingga transaksi menjadi lebih mudah dan efisien.
Selain transaksi domestik, perkembangan QRIS lintas negara atau QRIS cross border turut menjadi peluang bagi Bali sebagai destinasi wisata internasional. Sejak diperkenalkan pada 2022 melalui kerja sama Bank Indonesia dengan sejumlah negara, sistem pembayaran lintas negara ini terus berkembang.
Keberadaan QRIS cross border diharapkan mendukung kemudahan transaksi wisatawan mancanegara selama berada di Bali sekaligus memperkuat ekosistem pembayaran digital di sektor pariwisata.
Dalam Bali sebagai pulau digital, Ronald menyebutkan digitalisasi juga mulai terlihat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ronald mengungkapkan proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital telah melampaui 50%.
Pemanfaatan kanal digital tersebut memberikan manfaat dari sisi akuntabilitas, transparansi, serta optimalisasi penerimaan pendapatan daerah.
Ke depan, BI juga mendorong pengembangan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Saat ini pemanfaatannya masih berfokus pada sektor pemerintahan. Namun, setelah Agustus 2026, BI mulai mendorong perluasan penggunaannya ke sektor ritel.
Penguatan ekosistem digital tersebut juga menjadi bagian dari semangat kolaborasi yang diusung melalui Bali Digifest dan Baligivation. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi pemerintah, regulator, dunia usaha, akademisi, dan komunitas untuk mendorong inovasi serta pengembangan ekonomi digital di Bali.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan regulator. Keterlibatan dunia usaha, akademisi, serta komunitas diperlukan untuk menciptakan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Melalui penguatan sistem pembayaran dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, pengembangan ekonomi digital Bali diharapkan semakin inklusif serta mampu memberikan nilai tambah bagi UMKM, sektor pariwisata, dan perekonomian daerah secara keseluruhan.
Ditegaskan rangkaian Balidigifest dan Baligivation, tidak hanya berperan sebagai festival atau perayaan transformsi digital di Provinsi Bali, namum juga sebagai wadah dan momentum kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem digital di Bali dengan tujuan tercapainya Bali Pulau Digital. (Suardika/balipost)
