SINGASANA, BALIPOST.com – Mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tabanan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan monitoring terhadap dua titik lokasi yang dilaporkan mengalami dugaan alih fungsi lahan di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kamis (12/11). Monitoring tersebut merupakan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui layanan SPAM Lapor. Tim gabungan turun langsung untuk mengecek kondisi lapangan sekaligus mencocokkan lokasi dengan ketentuan peruntukan ruang.
Kepala Satpol PP Tabanan, I Putu Agus Hendra Mastawa, mengatakan berdasarkan hasil pengecekan titik koordinat, kedua lokasi yang diadukan berada di zona kuning. Saat monitoring berlangsung, aktivitas di lapangan masih berupa penataan lahan. Menurutnya, pengawasan akan terus dilakukan sebagai langkah pencegahan agar pemanfaatan lahan tidak menyimpang dari ketentuan tata ruang yang berlaku.
“Upaya monitoring dan pengawasan seperti ini akan terus kami lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang. Pada prinsipnya, Pemkab Tabanan tidak menolak masuknya investor yang ingin berinvestasi di Tabanan. Namun, setiap kegiatan investasi harus tetap mengikuti aturan yang berlaku, termasuk ketentuan tata ruang dan peruntukan lahannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, masuknya investasi diharapkan dapat mendukung pembangunan dan perekonomian daerah. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aturan pemanfaatan ruang sehingga pembangunan tidak mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Melalui monitoring dan pengawasan secara berkelanjutan, Pemkab Tabanan berupaya memastikan setiap aktivitas pembangunan berjalan sesuai regulasi. Pengawasan juga menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pemanfaatan ruang.(Puspawati/balipost)
