AMLAPURA, BALIPOST.com – Alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dirasionalisasi hingga Rp61,28 miliar. Tak hanya itu, bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Badung juga mengalami penurunan sebesar Rp15 miliar.
Terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Karangasem, I Ketut Sedana Merta mengungkapkan, pengurangan transfer pusat mencapai Rp61.284.170.000 atau turun sekitar 6,14 persen dibandingkan alokasi yang sebelumnya telah dipasang dalam rancangan APBD.
“Jika diakumulasikan dengan penurunan BKK Kabupaten Badung, pendapatan daerah Karangasem mengalami koreksi hingga Rp76.284.170.000,” ujarnya Sedana Merta dalam pembahasan rancangan APBD 2027 bersama DPRD Karangasem, Kamis (12/11).
Sedana Merta mengatakan, berdasarkan informasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, sejumlah komponen transfer pusat mengalami perubahan cukup signifikan. Bahkan, beberapa pos pendapatan mengalami pemangkasan hingga 100 persen.
“Salah satu yang paling mencolok adalah Dana Desa. Dari sebelumnya dipasang sebesar Rp72,53 miliar dalam rancangan APBD 2027, berdasarkan alokasi resmi terbaru hanya menjadi Rp26,63 miliar. Artinya, terjadi pengurangan sebesar Rp45,90 miliar atau sekitar 63,29 persen,” katanya.
Menurut Sedana Merta, untuk Dana Insentif Fiskal yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp20 miliar justru menjadi nihil atau mengalami pengurangan 100 persen. Ia menjelaskan, Dana Insentif Fiskal dalam rancangan APBD tahun anggaran 2027 dipasang Rp20 miliar. Berdasarkan surat resmi, dana tersebut menjadi nol.
“Tidak seluruh komponen transfer mengalami penurunan. Dana Bagi Hasil (DBH) justru meningkat dari Rp7,9 miliar menjadi Rp 9,52 miliar atau bertambah sekitar Rp1,62 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami kenaikan tipis dari Rp655,09 miliar menjadi Rp655,74 miliar, bertambah sekitar Rp651,31 juta atau 0,10 persen. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami pengurangan dari Rp7,5 miliar menjadi Rp5,04 miliar atau berkurang sekitar Rp2,45 miliar. Sebaliknya, DAK Nonfisik mengalami peningkatan dari Rp229,77 miliar menjadi Rp239,58 miliar. Terdapat tambahan sekitar Rp9,81 miliar atau naik 4,27 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, mengacu pada surat Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 900/1084/Setda/BPKAD tertanggal 19 Agustus 2026 perihal pagu sementara belanja bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem pada APBD 2027, mendapatkan pagu BKK sebesar Rp55 miliar. Jumlah tersebut turun Rp15 miliar dibandingkan alokasi yang sebelumnya telah direncanakan dalam APBD 2027.
“Dengan demikian, total penurunan pendapatan daerah secara akumulatif yang bersumber dari pendapatan transfer dalam rancangan APBD tahun anggaran 2027 yang diajukan melalui PUAPPS adalah sebesar Rp76.284.170.000,” tegas Sedana Merta.
Semetara itu, Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika juga menyoroti penurunan dana transfer pusat yang dinilai berpotensi kembali memengaruhi kapasitas fiskal Karangasem. Terlebih, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi apabila alokasi transfer ke daerah (TKD) kembali mengalami pengurangan.
“Ini yang menjadi pemikiran kita. Kondisi transfer pusat sekarang seperti ini, kita khawatir ke depan TKD kembali turun. Karena itu, kemampuan fiskal daerah untuk membayar kewajiban pinjaman juga harus benar-benar diperhitungkan. Dan kita berharap penurunan tersebut tidak bersifat permanen. Dan mudah-mudahan nanti ada peningkatan. (Eka Prananda/balipost)
