DENPASAR, BALIPOST.com – Posisi strategis desa adat dalam menjaga adat, budaya dan Agama Hindu di Bali membutuhkan prajuru yang bebas kepentingan politik. Untuk itu, prajuru adat mulai dari tingkat Majelis Desa Adat (MDA) hingga desa adat masing-masing tidak terlibat politik praktis. Hal tersebut disampaikan Bendesa Agung MDA Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet saat pembukaan Pra-pasamuhan Agung VI MDA Bali tahap II di Gedung Lila Graha MDA Bali, Kamis (12/11).
Menurut Ida Penglingsir Agung, lembaga MDA dan desa adat merupakan benteng menjaga keberlangsungan adat, budaya dan agama Hindu dresta Bali. Masuknya kepentingan politik praktis dapat mempengaruhi posisi strategis MDA dan desa adat. “Ratu tekankan prajuru MDA dan desa adat jangan berpolitik praktis. Kanggeang jangan masuk partai,” tegas Ida Penglingsir Agung.
Jika ada prajuru yang terlibat politik praktis atau masuk partai politik dimohonkan untuk mengundurkan diri. “Politik kita (MDA dan Desa Adat -red) adalah politik negara. Kalau ada di MDA atau prajuru desa adat yang berpolitik sebaiknya mundur. Politik negara adalah, apapun keputusan negara diikuti, kecuali keputusan Pancasila dan UUD diganti, pasti kita tolak, karena itu adalah perjanjian bangsa,” katanya.
Selanjutnya Ida Penglingsir Agung menyinggung tentang pentingnya kemandirian di desa adat dari segi keuangan. Ketergantungan desa adat terhadap pemerintah dalam hal pendanaan dinilai dapat melemahkan otonomi desa adat. Untuk itu usaha Padruwen desa adat seperti LPD dan BUPDA wajib diperkuat. “LPD dan BUPDA sebagai usaha milik desa adat dapat menjadi sumber pendapatan untuk membiayai desa adat. Jika hal ini terjuwud maka desa adat akan semakin kuat,” kata Ida Penglingsir Agung.
Pra Pesamuhan Agung ke VI tahap kedua digelar menjelang dilaksanakanya Pesamuhan Agung VI MDA Bali. Dalam laporan Ketua Panitia Pesamuhan Agung VI, Prof. Dr. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, S.H., M.H., mengatakan dalam Pra Pesamuhan Agung VI merupakan bagian persiapan menjelang Pesamuhan Agung. Yang dibahas dalam pra Pesamuhan ada 9 materi pokok dan diikuti Prajuru MDA Bali, Prajuru MDA Kabupaten Kota dan MDA Kecamatan se-Bali.
Sejumlah pedoman-pedoman yang dibahas diantaranya, Pedoman Hubungan Desa Adat dengan MDA Bali, Pedoman Palemahan lan Wewidangan Desa Adat, Pedoman Pacalang, Pedoman Pasraman, Pedoman Kepamangkuan dan Paiketan Pamangku, Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Hibah MDA Bali, Pararem Bali Mawacara tentang LPD.
Dua hal penting lainnya yang juga menjadi pembahasan berkaitan dengan Rancangan Program Kerja MDA Bali tahun 2027 dan evaluasi pelaksanaan program Kerja Tahun 2026
Pesamuhan Agung VI direncanakan akan digelar 25 November untuk memantapkan dan kemudian menetapkan materi-materi yang telah dibahas dalam pra Pesamuhan Agung. (Nyoman Winata/balipost)
