DENPASAR, BALIPOST.com – Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menyambut positif rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menaikkan hibah desa adat dari Rp 300 juta menjadi Rp 350 juta per desa adat mulai 2027. Tambahan anggaran sebesar Rp 50 juta tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan desa adat, pelestarian budaya, serta penguatan sistem keamanan berbasis desa adat, khususnya keberadaan pecalang.
Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, mengatakan rencana penambahan hibah tersebut merupakan bentuk komitmen positif Gubernur Bali Wayan Koster dalam memperkuat keberadaan desa adat. Meski mengaku belum memperoleh informasi resmi secara langsung, ia berharap rencana tersebut benar-benar dapat direalisasikan.
“Itu berita sangat bagus, ya. Tetapi Ratu belum mendengar secara langsung. Tetapi kalau itu memang sudah dianggarkan, sudah direncanakan, itu adalah komitmen yang sangat bagus dari Bapak Gubernur,” ujarnya, Selasa (10/11).
Menurut Sukahet, perhatian pemerintah terhadap desa adat sangat penting mengingat desa adat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga adat, tradisi, dan kebudayaan Bali. Dukungan anggaran juga diperlukan untuk memperkuat keberadaan lembaga-lembaga adat, termasuk MDA beserta seluruh unsur kelembagaan yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat adat.
Ia tidak memungkiri tambahan Rp 50 juta tersebut belum tentu mampu memenuhi seluruh kebutuhan masing-masing desa adat. Sebab, kebutuhan operasional dan pelaksanaan kegiatan adat, khususnya upacara adat dan keagamaan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Bahkan, pada desa adat tertentu, pengeluaran untuk kegiatan adat dapat mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Kendati demikian, ia menilai besarnya perhatian pemerintah terhadap desa adat lebih penting untuk diapresiasi.
Terlebih, rencana kenaikan hibah tersebut muncul di tengah kondisi keuangan daerah yang memiliki keterbatasan. “Dan desa adat kita sendiri harus paham bagaimana situasi anggaran juga. Dengan situasi anggaran yang sempit begini, Bapak Gubernur masih memperhatikan itu,” katanya.
Sukahet juga memberikan perhatian khusus terhadap rencana penguatan kapasitas pecalang melalui tambahan hibah tersebut. Menurutnya, pecalang selama ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan desa adat.
Namun, tugas tersebut sebagian besar dijalankan dengan semangat pengabdian atau ngayah tanpa mengharapkan honor maupun gaji tetap. Bahkan, di sejumlah desa adat, kebutuhan dasar pecalang seperti pakaian dan konsumsi saat bertugas masih bergantung pada kemampuan keuangan desa adat maupun bantuan pribadi masyarakat.
“Ya, apapun itu, pecalang-pecalang apalagi itu kalau diperhatikan, ya sungguh, sungguh sangat-sangat senang Ratu sebagai Bendesa Agung. Ya, karena pecalang-pecalang itu selama ini kan tanpa honor, apalagi gaji, ya kan? Kadang-kadang pakaian pun enggak dapat,” ungkapnya.
Menurutnya, perhatian terhadap pecalang merupakan hal yang sangat wajar karena mereka menjadi bagian penting dalam sistem pengamanan dan kehidupan sosial masyarakat adat. Selain pecalang, unsur pengabdian lainnya seperti prajuru, Pakis, dan kelembagaan adat juga selama ini menjalankan tugas berdasarkan semangat ngayah.
Meski demikian, Sukahet mengingatkan bahwa semangat pengabdian tersebut merupakan salah satu kekuatan desa adat dalam mempertahankan keberlangsungan adat dan budaya Bali.
Di sisi lain, ia menyoroti mekanisme pembagian hibah yang direncanakan sebesar Rp 350 juta secara merata kepada sekitar 1.500 desa adat di Bali. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik setiap desa adat, baik dari sisi luas wewidangan atau wilayah, jumlah krama, maupun besarnya tanggung jawab adat yang harus dijalankan.
Ia menjelaskan, kondisi desa adat di Bali sangat beragam. Ada desa adat yang memiliki wilayah luas dengan jumlah krama besar, tetapi ada pula desa adat dengan jumlah keluarga relatif sedikit yang harus mengempon pura atau menjalankan kewajiban adat dengan biaya tinggi.
Karena itu, ia belum dapat memastikan apakah skema pembagian hibah secara flat atau sama rata tersebut sudah mencerminkan keadilan bagi seluruh desa adat.
“Ratu tidak bisa berkomentar yang itu dulu, karena itu perlu pemikiran yang panjang, yang dengan dialog, diskusi,” jelasnya.
Menurut Sukahet, menentukan mekanisme pembagian anggaran yang ideal bukan perkara mudah. Diperlukan dialog dan diskusi dengan melibatkan berbagai pihak agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan masing-masing desa adat.
Meski begitu, ia menilai mekanisme pembagian anggaran yang selama ini berjalan secara umum sudah cukup baik, kendati belum tentu dapat memenuhi seluruh kebutuhan desa adat secara sempurna.
Terkait regulasi desa adat, Sukahet juga berpandangan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini secara umum sudah berjalan baik. Namun, apabila dalam implementasinya ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, ia menyarankan agar perbaikan dapat dilakukan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) maupun kebijakan gubernur.
Dengan demikian, penyempurnaan regulasi tidak harus selalu dilakukan melalui perubahan peraturan daerah (Perda) yang membutuhkan proses lebih panjang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali, I G.A.K. Kartika Jaya Seputra, menyampaikan bahwa Pemprov Bali merencanakan kenaikan hibah desa adat dari Rp 300 juta menjadi Rp 350 juta per desa adat mulai 2027.
Tambahan anggaran tersebut salah satunya diarahkan untuk memperkuat kapasitas pecalang. Pemprov Bali menilai tantangan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa adat semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas penduduk serta dinamika sosial masyarakat.
Dinas PMA Provinsi Bali mencatat terdapat 25.353 pecalang yang terdaftar di Bali. Jumlah tersebut tersebar tidak merata di setiap desa adat. Ada desa adat yang memiliki ratusan pecalang, tetapi ada pula yang hanya memiliki lima hingga enam personel.
Karena itu, tambahan anggaran tersebut tidak dirancang sebagai insentif yang dibagikan secara seragam kepada seluruh pecalang. Penguatan lebih diarahkan melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas dengan melibatkan Polda Bali, Korem 163/Wira Satya, serta MDA.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan hibah desa adat juga diawasi melalui Sistem Informasi Keuangan Desa Adat (SIKUAT). Pengawasan turut melibatkan aparat penegak hukum guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan anggaran.
Rencana kenaikan hibah ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan desa adat dalam menjalankan kewajiban adat dan keagamaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas kelembagaan serta peran pecalang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali. (Ketut Winata/balipost)
