
DENPASAR, BALIPOST.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali Dewata Dwipa langsung menyerahkan kajian kebijakan bertajuk “Keadilan Pembangunan dan Pertanggungjawaban Pelayanan Publik di Bali” kepada pimpinan DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali, Selasa (10/11) malam. Dalam kajian tersebut, mahasiswa merumuskan 21 butir tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, hukum, lingkungan hidup hingga tata kelola pemerintahan.
Kajian tersebut diserahkan oleh Koordinator Lapangan Aliansi BEM se-Bali, I Putu Oka Darmawan yang diterima dan ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya.
Penyerahan kajian ini merupakan tindak lanjut dari aksi seruan dan dialog terbuka Aliansi BEM se-Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke-81.
Melalui dokumen tersebut, mahasiswa mendorong agar aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada pernyataan dukungan, tetapi ditindaklanjuti dengan keputusan konkret, penanggung jawab yang jelas, tenggat waktu, serta ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Aliansi BEM se-Bali menilai pembangunan Bali perlu diukur dari kemampuan pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses jalan yang aman, air bersih, pendidikan yang layak, penghidupan yang terlindungi, serta lingkungan yang sehat.
Dalam kajiannya, mahasiswa mengelompokkan persoalan pembangunan Bali ke dalam tiga bidang utama, yakni ekonomi dan infrastruktur, pendidikan, serta hukum dan lingkungan. Selain itu, terdapat tuntutan khusus mengenai tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik.
Pada bidang ekonomi dan infrastruktur, terdapat delapan tuntutan. Mahasiswa mendesak pemerintah memperbaiki jalan rusak, drainase, gorong-gorong, serta melakukan pemerataan penerangan jalan di seluruh wilayah Bali.
Penanganan kemacetan juga menjadi perhatian. Mahasiswa meminta peningkatan transportasi publik dan pengaturan lalu lintas sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan mobilitas masyarakat.
Selain itu, pembangunan infrastruktur didesak agar lebih merata berdasarkan kebutuhan dan keselamatan masyarakat. Persoalan akses air bersih, khususnya krisis air di kawasan Jimbaran, juga menjadi salah satu tuntutan yang harus segera mendapat perhatian.
Mahasiswa turut menyoroti perlindungan petani melalui jaminan harga jual hasil pertanian yang layak, dukungan pascapanen, dan akses penyerapan hasil pertanian. Penguatan pasar tradisional serta perlindungan pedagang dari praktik premanisme dan pungutan tidak transparan juga diminta menjadi perhatian pemerintah.
Persoalan ketimpangan kesempatan kerja antara Bali Utara dan Bali Selatan turut disoroti. Mahasiswa mendesak pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengevaluasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan daya beli pekerja.
Dalam bidang pendidikan, terdapat tiga tuntutan utama. Aliansi BEM mendesak perbaikan sekolah rusak dan pemenuhan fasilitas pembelajaran, khususnya di wilayah pedesaan, pesisir, dan pedalaman.
Mahasiswa juga meminta perlindungan terhadap tenaga pendidik dari intimidasi ketika menyampaikan aspirasi. Pemerintah diminta menyediakan jalur pelaporan yang aman serta memastikan pemeriksaan dilakukan secara adil.
Selanjutnya, mahasiswa menuntut pengakuan dan kesetaraan pendidikan vokasi, termasuk kesempatan kerja bagi lulusannya, akses sertifikasi, serta pemenuhan fasilitas praktik.
Sementara itu, dalam bidang hukum dan lingkungan, terdapat tujuh tuntutan. Mahasiswa mendesak evaluasi pembangunan di kawasan dataran tinggi yang berpotensi mengganggu daerah resapan air. Evaluasi tersebut harus berdasarkan kesesuaian tata ruang dan pemeriksaan dampak di setiap lokasi.
Persoalan sampah, khususnya di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung, juga menjadi sorotan. Mahasiswa meminta penyelesaian persoalan sampah, pengendalian air lindi, serta kepastian operasional fasilitas pengolahan.
Pemerintah juga didesak melakukan pemerataan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah, disertai edukasi masyarakat, dukungan pengangkutan terpilah, ketersediaan operator, dan kepastian biaya operasional.
Selain itu, mahasiswa meminta penanganan pencemaran lingkungan serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian dan kawasan resapan air.
Dalam aspek penegakan hukum, Aliansi BEM mendesak penindakan terhadap kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan peredaran narkotika dengan tetap menjamin perlindungan korban. Penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas yang membahayakan masyarakat juga menjadi tuntutan.
Menariknya, mahasiswa turut memasukkan persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Aspirasi tersebut diminta diteruskan melalui DPRD kepada DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganannya.
Adapun dalam bidang tata kelola dan partisipasi publik, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, transparansi dan evaluasi penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran, termasuk keterbukaan informasi mengenai program, lokasi, pagu anggaran, realisasi, dan hasil pelaksanaan.
Kedua, pemerintah dan DPRD diminta membuka ruang audiensi serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan.
Ketiga, setiap instansi diminta memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap aspirasi masyarakat, dengan mencantumkan penanggung jawab, tenggat waktu, status penanganan, serta bukti penyelesaian atau penerusan aspirasi.
Untuk memperkuat tuntutan, kajian yang disusun dengan menggunakan data statistik, publikasi pemerintah, peraturan, dan sumber pemberitaan hingga 9 November 2026 tersebut turut memuat sejumlah temuan.
Salah satunya mengenai kesenjangan pendidikan antardaerah. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali 2025, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas di Denpasar tercatat 11,64 tahun. Sementara itu, di Karangasem hanya 6,98 tahun. Terdapat selisih mencapai 4,66 tahun.
Mahasiswa menegaskan angka tersebut menunjukkan kesenjangan akumulasi pendidikan antardaerah, meskipun tidak secara langsung mengukur mutu pembelajaran saat ini.
Dari sisi kesejahteraan, kajian mencatat persentase penduduk miskin Bali pada Maret 2026 sebesar 3,44 persen atau sekitar 162.010 orang. Sementara itu, pada Februari 2026, pekerja formal tercatat 50,65 persen dan pekerja paruh waktu 21,80 persen.
Kondisi ketenagakerjaan tersebut dinilai perlu dievaluasi lebih lanjut melalui aspek upah, jam kerja, dan perlindungan pekerja.
Persoalan lingkungan juga mendapat perhatian serius. Kajian tersebut mencatat KLH/BPLH pada 24 Oktober 2026 menyoroti kebocoran air lindi di kawasan Suwung dan kebutuhan penyelesaian pengolahan limbah.
Temuan itu dinilai membutuhkan pemeriksaan kondisi terkini, pengendalian risiko, serta kepastian operasional fasilitas pengolahan.
Selain itu, mahasiswa menyinggung pengumuman gangguan sementara layanan air yang pernah mencakup kawasan Jimbaran pada Januari 2026. Untuk itu, kondisi pelayanan saat ini diminta diperiksa melalui data jam aliran, tekanan, kualitas air, keluhan masyarakat, serta jadwal pemulihan per zona.
Tidak hanya menyampaikan tuntutan, Aliansi BEM se-Bali juga mengusulkan mekanisme tindak lanjut secara bertahap agar setiap persoalan memiliki jalur penyelesaian yang terukur.
Pada hari ke-0 hingga hari ke-7 setelah penyerahan dokumen, Sekretariat DPRD diharapkan mencatat penerimaan kajian, menetapkan penghubung, serta menyusun agenda pembahasan. Pemerintah daerah juga diminta memeriksa laporan risiko yang berpotensi membahayakan masyarakat dan melakukan pengamanan awal sesuai hasil pemeriksaan.
Selanjutnya, paling lambat hari ke-14, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Bali dan pihak terkait diharapkan memberikan jawaban tertulis terhadap 21 butir tuntutan. Jawaban tersebut harus memuat status aspirasi, apakah diterima, diteruskan, atau masih memerlukan verifikasi, berikut alasan dan pihak yang bertanggung jawab.
Memasuki hari ke-30, pemerintah diharapkan menyusun rencana kerja berbasis lokasi. Rencana tersebut mencakup kondisi awal, target hasil, volume pekerjaan, jadwal pelaksanaan, kebutuhan biaya, pagu anggaran yang tersedia, sumber pendanaan, hingga bentuk kerja sama yang diperlukan.
Pada hari ke-31 hingga ke-90, pelaksana diharapkan mulai menjalankan kegiatan dan menyampaikan bukti hasil awal. DPRD diminta melakukan pengawasan terhadap kemajuan pekerjaan, hambatan, tindak lanjut pengaduan, serta kebutuhan koreksi jadwal dan kebijakan.
Puncaknya, pada hari ke-90, lima pihak penerima kajian diharapkan memaparkan hasil sesuai tanggung jawab masing-masing dalam evaluasi terbuka bersama masyarakat dan Aliansi BEM se-Bali.
Pengawasan selanjutnya diusulkan berlangsung setiap triwulan dengan laporan perkembangan yang membedakan status tuntutan, mulai dari belum dijawab, diverifikasi, direncanakan, dilaksanakan, hingga selesai.
Aliansi menegaskan seluruh tenggat tersebut merupakan usulan untuk dibahas dan disepakati dalam audiensi, bukan batas waktu wajib yang telah ditetapkan peraturan. Pelaksanaannya juga harus disesuaikan dengan kewenangan, ketersediaan anggaran, kesiapan pelaksanaan, serta hasil pemeriksaan teknis.
Melalui penyerahan kajian kebijakan tersebut, mahasiswa berharap DPRD dapat mengawal persoalan melalui fungsi pengawasan dan pembahasan lintas komisi. Sementara itu, Gubernur Bali diharapkan mengoordinasikan perangkat daerah untuk memastikan setiap persoalan memiliki pelaksana utama, dukungan anggaran, serta hasil yang dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Aliansi menyatakan siap mengawal tindak lanjut melalui pemeriksaan data, kunjungan lapangan yang disepakati, serta evaluasi terbuka bersama masyarakat.
Mahasiswa berharap 21 tuntutan tersebut tidak sekadar menjadi catatan aspirasi, melainkan menjadi dasar perbaikan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan Bali yang lebih merata dan pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. (Ketut Winata/balipost)










