DENPASAR, BALIPOST.com – Mengantisipasi bencana saat musim hujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar mendorong mitigasi dilakukan dari seluruh lapisan masyarakat. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menekankan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang tidak hanya sebatas kelengkapan administrasi.
Hal tersebut terungkap saat apel siaga bencana Pemerintah Kota Denpasar di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Rabu (11/11). Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara mengatakan, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Februari 2027.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dipastikan berjalan secara nyata di lapangan. Menurutnya, Denpasar memiliki sejumlah potensi risiko bencana, mulai dari banjir, kebakaran, hingga berbagai kejadian lainnya.
Oleh karena itu, seluruh unsur penanggulangan bencana diminta memastikan personel, peralatan, kendaraan operasional, sarana evakuasi hingga perangkat komunikasi dalam kondisi siap digunakan kapan pun dibutuhkan. “Jangan sampai hanya siap secara administratif, tetapi secara operasional tidak siap. Seluruh sarana dan prasarana harus benar-benar dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan,” tegas Jaya Negara.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan sistem peringatan dini berjalan dengan baik, termasuk mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat agar dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Menurutnya, kecepatan bertindak menjadi faktor penting dalam penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, koordinasi lintas sektor harus diperkuat sehingga tidak terjadi kebingungan maupun tumpang tindih tugas ketika situasi darurat.
Penanggulangan bencana, lanjutnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, seperti TNI, Polri, Basarnas, pecalang, relawan, dunia usaha, dan masyarakat. Masing-masing unsur diminta memahami tugas dan tanggung jawab sesuai kapasitas serta kewenangannya.
Jaya Negara juga meminta kesiapsiagaan diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan. Camat, lurah, serta perbekel diminta aktif mengidentifikasi wilayah rawan bencana di masing-masing daerah, terutama titik-titik yang berpotensi mengalami genangan dan banjir.
Selain pemetaan wilayah rawan, pemerintah kewilayahan juga diminta mengevaluasi ketersediaan jalur evakuasi, lokasi pengungsian sementara serta mengaktifkan posko kesiapsiagaan bencana di masing-masing wilayah.
“Jangan menunggu laporan kejadian baru bergerak. Aparat kewilayahan harus memahami potensi risiko di daerah masing-masing dan mampu mengambil langkah awal ketika terjadi situasi darurat,” katanya.
Di sisi lain, Jaya Negara menekankan pentingnya membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, hingga latihan evakuasi agar masyarakat mengetahui langkah penyelamatan diri ketika menghadapi kondisi darurat.
Selain kesiapsiagaan, Pemkot Denpasar juga mulai memperkuat langkah pencegahan menghadapi musim penghujan. Perangkat daerah terkait diminta melakukan pemeliharaan drainase dan sungai, sekaligus mengidentifikasi serta melakukan pemangkasan pohon yang berpotensi tumbang akibat angin kencang.
Jaya Negara juga mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan melalui semangat gotong royong. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase maupun sungai, karena dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir serta genangan.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tentang bagaimana kita bertindak saat bencana terjadi, tetapi juga bagaimana kita mampu melakukan pencegahan, mengurangi risiko dan mempersiapkan diri sebelum bencana datang,” imbuhnya. (Widiastuti/balipost)
