SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyiapkan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Tasbih dan sejumlah ruas jalan di sekitarnya. Penataan ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan badan jalan, sekaligus mengatasi persoalan kekumuhan, penyumbatan saluran drainase, hingga banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, saat dikonfirmasi, Selasa (10/11), mengatakan penataan tersebut merupakan tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat, termasuk mahasiswa, yang menginginkan kawasan Jalan Tasbih dan sekitarnya lebih tertib. Selain Jalan Tasbih, penataan juga menyasar Jalan Anggrek, Angsoka, Angsana, dan Wijayakusuma.
Menurut Sutjidra, selama ini sejumlah PKL memanfaatkan trotoar bahkan badan jalan untuk berjualan. Aktivitas perdagangan berlangsung hingga 24 jam. Beberapa pedagang juga membangun lapak permanen lengkap dengan atap sehingga mengganggu akses masyarakat dan pengguna jalan. “Kami tertibkan dan bersihkan karena kondisinya sudah kumuh, menimbulkan bau tidak sedap, dan di sana juga terjadi banjir. Trotoar seharusnya bisa digunakan pejalan kaki, bukan dipakai untuk berjualan sepanjang waktu,” ujarnya.
Sutjidra menegaskan, penataan tersebut bukan berarti pemerintah melarang masyarakat berjualan. Pemkab tetap memberikan ruang bagi PKL, tetapi aktivitas perdagangan harus mengikuti ketentuan lokasi dan waktu yang akan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Dalam pembahasan awal, jam operasional PKL direncanakan dibagi menjadi dua sesi. Untuk pagi hari mulai pukul 07.00 hingga 12.00 WITA, sedangkan sesi sore hingga malam mulai pukul 17.00 hingga 24.00 WITA. Pengaturan ini juga mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa terhadap tempat makan dan fasilitas pendukung pada malam hari. “Kami tidak melarang, tetapi menata. Ada ruas jalan yang memang diperuntukkan bagi PKL, tetapi bukan berarti bisa digunakan 24 jam. Nanti akan diatur melalui Perbup,” jelasnya.
Ia menambahkan, pedagang yang membangun lapak permanen hingga menggunakan badan jalan akan ditertibkan. Jika pedagang tidak membongkar bangunannya secara mandiri, Satpol PP akan melakukan pembongkaran.
Penataan ini juga berkaitan dengan percepatan pengerjaan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Buleleng. Sutjidra menyebut keberadaan lapak dan bangunan yang menutup saluran air cukup menghambat pekerjaan di lapangan. Pihaknya menargetkan pengerjaan pada ruas tersebut dapat diselesaikan paling lambat 17 Desember.
“Kami sudah minta Satpol PP menindaklanjuti penertiban. Saluran harus dikeruk, dibersihkan, dan dikembalikan ukurannya seperti semula agar aliran air lancar dan tidak lagi menimbulkan banjir,” tegasnya.
Untuk diketahui Pemkab Buleleng mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,912 miliar untuk penanganan drainase di lima ruas jalan di Kecamatan Buleleng. Kelima ruas tersebut yakni Jalan Tasbih, Angsana, Anggrek, Kemuning, dan Wijayakusuma. (Yudha/balipost)
