DENPASAR, BALIPOST.com – Sekretariat DPRD Provinsi Bali membangun gedung khusus untuk pengolahan sampah organik berupa pencacahan daun dan sampah organik lainnya di lingkungan Kantor DPRD Bali, Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Denpasar. Pembangunan gedung dengan nilai kontrak Rp198.756.475,73 tersebut ditargetkan rampung dalam waktu 60 hari kalender.
Sekretaris DPRD Bali, I Ketut Nayaka, mengatakan pembangunan gedung ini bertujuan mempercepat proses pengolahan sampah organik yang dihasilkan dari lingkungan kantor DPRD Bali. Selama ini, sampah daun yang terkumpul setiap hari langsung dimasukkan ke teba modern untuk dijadikan pupuk organik. Namun, proses penguraiannya membutuhkan waktu cukup lama jika sampah tidak dicacah terlebih dahulu.
“Karena sampah organik, terutama daun, setiap hari cukup banyak. Kalau tidak dicacah dan langsung dimasukkan ke teba modern, perlu waktu cukup lama untuk menjadi pupuk. Karena itu, kami ingin mempercepat prosesnya dengan melakukan pencacahan terlebih dahulu,” ujar Ketut Nayaka, Senin (9/11).
Menurut Nayaka, gedung yang dibangun merupakan bangunan sederhana berupa tempat khusus untuk menampung aktivitas pencacahan. Konstruksinya menggunakan tiang besi dan atap spandek, dengan bagian bawah dibeton serta dilengkapi penutup atau pagar pada bagian samping. Bangunan tersebut juga dirancang untuk meminimalkan debu dan serpihan sampah agar tidak beterbangan serta mengganggu lingkungan sekitar.
Terkait mesin pencacah, Nayaka menegaskan pengadaannya belum dilakukan melalui APBD. Mesin yang saat ini direncanakan untuk diuji coba merupakan milik pihak swasta yang ingin mengembangkan teknologi pengolahan sampah organik. Pihak tersebut meminjamkan mesin untuk dicoba di lingkungan DPRD Bali sebagai proyek percontohan.
“Mesinnya belum kami beli. Ini masih uji coba dari pihak swasta. Mereka ingin mengembangkan pengolahan sampah seperti ini dan mencoba bagaimana hasilnya di DPRD Bali. Jadi, tidak ada pengeluaran APBD untuk pembelian mesin tersebut,” tegasnya.
Ia menyebutkan, sebelumnya Sekretariat DPRD Bali juga telah memiliki mesin pencacah berkapasitas kecil. Namun, keberadaan mesin berkapasitas lebih besar yang kini diuji coba diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengolahan sampah organik dalam jumlah lebih banyak.
Kapasitas mesin yang diuji coba tersebut belum dapat dipastikan. Pengukuran kapasitas, termasuk jumlah sampah yang mampu dicacah setiap hari, baru bisa dilakukan setelah gedung selesai dibangun dan mesin mulai dioperasikan.
Nantinya, sampah daun yang telah dicacah akan dimasukkan ke teba modern yang tersedia di lingkungan kantor DPRD Bali. Proses pengomposan juga dibantu dengan pemberian mikroorganisme atau EM4 agar penguraian berlangsung lebih cepat. Dengan proses tersebut, diharapkan sampah organik dapat berubah menjadi pupuk dalam waktu sekitar satu hingga dua minggu.
“Kalau sudah menjadi pupuk, tentu akan kami manfaatkan untuk tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kantor. Kalau hasilnya berlebih, tidak menutup kemungkinan bisa diberikan kepada OPD atau masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Untuk operasional mesin, pihaknya akan menugaskan tenaga kebun DPRD Bali yang sebelumnya telah diberikan pemahaman mengenai cara penggunaannya. Mesin tersebut menggunakan tenaga listrik dan dioperasikan dengan sistem pencacahan sederhana.
Nayaka menambahkan, pengolahan sampah organik ini merupakan bagian dari upaya Sekretariat DPRD Bali mendukung program Gubernur Bali terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Pihaknya ingin memulai pengurangan dan pengolahan sampah dari lingkungan perkantoran sendiri sebelum mendorong penerapan yang lebih luas di masyarakat.
Sementara itu, untuk mengurangi sampah anorganik, khususnya plastik, Sekretariat DPRD Bali telah menerapkan sejumlah kebijakan internal. Salah satunya mengimbau pegawai membawa tumbler atau botol minum sendiri setiap mengikuti rapat. Penggunaan kemasan plastik dalam penyediaan konsumsi rapat juga mulai dikurangi dengan mengutamakan penyajian makanan secara prasmanan.
“Kami sudah mengupayakan pengurangan penggunaan plastik. Setiap rapat kami imbau membawa tumbler sendiri. Untuk konsumsi juga kami kurangi penggunaan kemasan plastik. Semangatnya, kami mulai dari lingkungan sendiri untuk ikut menyukseskan pengelolaan sampah,” katanya.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan pembangunan gedung mesin pencacah sampah organik tersebut menggunakan anggaran belanja modal bangunan gedung kantor. Kontrak pekerjaan tercatat pada 19 Oktober 2026 dengan nomor SPK B.08.000.3.2/27870/UMUM/ SETWAN. Pelaksana pekerjaan adalah PT Nata Bhuana Cipta, dengan konsultan pengawas CV Rusma Indah dan konsultan perencana CV Astiti. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 hari kalender.
Nayaka berharap, uji coba mesin pencacah ini dapat memberikan hasil positif. Jika terbukti efektif, teknologi tersebut berpotensi dikembangkan lebih lanjut melalui kerja sama dengan desa maupun pihak lainnya untuk mendukung pengolahan sampah organik di Bali. (Ketut Winata/balipost)
