DENPASAR, BALIPOST.com – Sebanyak 11 unit bus listrik hibah proyek Bali E-Mobility disiapkan untuk memperkuat layanan transportasi publik di Bali. Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali menargetkan armada tersebut mulai beroperasi pada Desember 2026 dengan melayani koridor GOR Ngurah Rai hingga Garuda Wisnu Kencana (GWK).
Kadishub Bali, I Kadek Mudarta, mengatakan penetapan rute tersebut mengacu pada hasil kajian konsultan yang ditunjuk Global Green Growth Institute (GGGI). Dari hasil kajian itu, koridor pertama Trans Sarbagita dinilai paling optimal untuk pengoperasian bus listrik.
“Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk oleh GGGI, akhirnya yang dilihat paling optimum itu koridor satu, dari GOR Ngurah Rai ke GWK,” ujar Mudarta saat ditemui usai peluncuran Bus Listrik dan Charging Station Hibah proyek Bali E-Mobility, di Lapangan Timur Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Kamis (22/10) petang.
Sebanyak 11 unit bus tersebut tidak seluruhnya akan dioperasikan secara bersamaan. Dishub Bali akan mengatur pola pelayanan dengan menyiapkan sebagian armada sebagai cadangan agar operasional tetap berjalan sesuai kebutuhan.
Untuk menunjang layanan, fasilitas pengisian daya telah disiapkan di dua lokasi. Pengisian baterai pada malam hari dilakukan di pool Dishub Provinsi Bali, sedangkan pengisian pada siang hari dapat dilakukan di kawasan GOR Ngurah Rai ketika dibutuhkan di sela-sela jadwal pelayanan.
Dari sisi teknis, Mudarta menjelaskan, bus listrik dengan baterai terisi penuh mampu menempuh jarak sekitar 300 kilometer dalam kondisi tanpa beban. Namun, jarak tempuh aktual akan dipengaruhi jumlah penumpang, kondisi medan jalan, serta suhu udara.
“Kalau dalam keadaan kosong dari posisi baterainya penuh itu bisa sampai 300 kilometer. Tapi tentu akan bervariasi berdasarkan jumlah beban, berdasarkan medan jalan, berdasarkan juga pengaruh dari suhu udara,” ungkapnya.
Penggunaan pendingin udara atau AC juga memengaruhi konsumsi energi. Ketika suhu lingkungan meningkat, kebutuhan energi untuk menjaga suhu kabin tetap sejuk ikut bertambah sehingga jarak tempuh bus berpotensi berkurang.
Setiap bus memiliki sekitar 20 tempat duduk dan kapasitas penumpang berdiri kurang lebih 10 orang. Sebelum layanan berjalan penuh, Dishub Bali akan menentukan perusahaan operator yang bertanggung jawab mengelola operasional. Pengemudi yang ditugaskan juga harus menjalani pelatihan agar mampu mengoperasikan kendaraan listrik sesuai kebutuhan layanan.
Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan bus listrik tanpa dikenakan tarif. Meski demikian, penumpang tetap diwajibkan melakukan tap saat menggunakan layanan tersebut. Prosedur ini diperlukan untuk mendata jumlah penumpang sekaligus mendukung pertanggungjawaban operasional.
Mudarta menegaskan, pemberlakuan tarif baru dilakukan setelah masa uji coba selesai dan proses perubahan status kendaraan menjadi angkutan umum berpelat kuning dituntaskan.
“Selama masa uji coba belum bertarif. Tapi kalau nanti selesai masa uji coba, ketika busnya sudah menjadi pelat kuning, kita berlakukan tarif sama seperti tarif Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata,” jelasnya.
Saat ini, 11 bus listrik tersebut masih berstatus kendaraan berpelat merah milik Dishub Bali. Armada itu merupakan hibah yang disalurkan melalui pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Bali. Karena itu, perubahan status kendaraan menjadi pelat kuning harus melalui sejumlah tahapan administrasi.
Masa uji coba diperkirakan berlangsung hingga Desember 2026, dengan jadwal pelaksanaan menyesuaikan perkembangan proses administrasi dan persiapan operasional.
Mudarta mengajak masyarakat memanfaatkan masa uji coba untuk mengenal teknologi bus listrik sekaligus membiasakan diri menggunakan transportasi umum.
Kehadiran armada listrik tersebut tidak serta-merta menghentikan operasional bus konvensional yang selama ini melayani koridor Trans Sarbagita. Menurut Mudarta, layanan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan selama masa kontrak hingga Desember 2026.
Bus listrik akan menjadi tambahan armada pada koridor tersebut. Sementara itu, kondisi bus konvensional yang ada akan dievaluasi kembali pada 2027, mengingat sebagian armada telah mendekati usia 10 tahun.
“Di tahun 2027 kita ases lagi kondisi bus existing-nya, karena sudah cukup umurnya, sudah tua lah katakan begitu. Nanti kita lihat, kita pilih yang masih baik-baik ditambah dengan yang ini,” katanya.
Bus konvensional yang masih layak akan dipertahankan untuk mendukung pelayanan, sedangkan armada yang membutuhkan peremajaan akan dievaluasi lebih lanjut. Adapun layanan Trans Metro Dewata tetap berjalan.
Mudarta menilai, perbedaan mendasar antara bus listrik dan bus konvensional terletak pada teknologi serta sumber energi yang digunakan. Keduanya tetap memiliki fungsi yang sama sebagai sarana transportasi publik bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya kan kita butuh public transport. Nah, ini hanya teknologinya saja yang berbeda. Bahan energinya dari listrik, sebelumnya kan dari diesel,” ujarnya.
Pengoperasian bus listrik ini sekaligus menjadi tahap pembelajaran bagi Pemprov Bali dalam mengelola teknologi transportasi baru. Evaluasi selama masa uji coba akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan layanan angkutan umum berbasis listrik pada tahap berikutnya.
Untuk saat ini, pengadaan armada masih bersumber dari hibah proyek Bali E-Mobility. Belum ada kepastian mengenai penambahan bus melalui pengadaan pemerintah daerah.
Meski demikian, Mudarta membuka peluang peningkatan elektrifikasi angkutan umum di Bali ke depan, sejalan dengan arahan Gubernur Bali Wayan Koster.
“Karena ini teknologi baru, adalah proses penyesuaian, proses pembelajaran juga buat kita. Kalau nanti ke depan sesuai dengan arahan Pak Gubernur, tentu juga kita akan mengarah kepada peningkatan elektrifikasi angkutan umum,” katanya.
Sebelumnya, Mudarta menjelaskan, layanan bus listrik dirancang menggunakan skema Buy The Service (BTS), yakni layanan angkutan umum yang operasionalnya dikelola melalui kerja sama dengan operator. Dalam skema ini, orientasi utama layanan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata mencari keuntungan.
Pemprov Bali telah mengusulkan anggaran operasional sebesar Rp5 miliar dalam APBD induk 2027. Anggaran tersebut direncanakan terpisah dari pembiayaan layanan Trans Metro Dewata.
Setelah resmi beroperasi sebagai angkutan umum, tarif bus listrik direncanakan menggunakan skema bersubsidi dengan mengacu pada tarif Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata. Dengan demikian, pengoperasian armada baru ini diharapkan dapat menambah pilihan transportasi publik sekaligus menjadi langkah awal pengembangan angkutan umum berbasis energi listrik di Bali. (Ketut Winata/balipost)
