DENPASAR, BALIPOST com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan bahwa arah pembangunan transformasi digital nasional kini tidak hanya berfokus pada perluasan konektivitas semata, melainkan juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjamin keamanan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menkomdigi dalam pembukaan ajang Bali Tech Week yang turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Digitalisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Telekomunikasi Singapura, Menteri Pos dan Telekomunikasi Kamboja, serta para pemangku kepentingan (stakeholders) dari sektor ekosistem digital.
Dalam sambutannya, Menkomdigi memaparkan tiga pilar utama yang menjadi pijakan pemerintah dalam mengorkestrasi ekosistem digital Indonesia, yakni terhubung (connected), tumbuh (growth), dan terjaga (safe and trust).
Menurut Meutya, teknologi perlu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Konektivitas menjadi bermakna ketika membantu usaha kecil memasuki pasar baru, memungkinkan pelajar mengakses pembelajaran tanpa gangguan, dan mempermudah masyarakat memperoleh layanan yang sebelumnya sulit dijangkau.
“Kita masih punya pekerjaan rumah. Karena prinsip no one left behind, inklusivitas mengharuskan kita mencapai 100 persen. Kecepatan internet tidak boleh hanya dirasakan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, tetapi sampai ke Indonesia bagian timur,” jelasnya.
Ia mengungkapkan saat ini sebanyak 235 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke jaringan digital, yang mencerminkan tingkat penetrasi sekitar 81,7 persen. Jaringan 4G telah menjangkau hingga 98,96% populasi masyarakat.
Kecepatan rata-rata akses seluler saat ini mencapai 84 Mbps, sementara fixed broadband mencapai 67 Mbps. Kementerian menargetkan kecepatan tersebut dapat ditingkatkan hingga 100 Mbps pada tahun 2029 mendatang.
Sebagai langkah strategis mempercepat pemerataan internet murah dan berkualitas tinggi, Kemkomdigi telah melepaskan pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz untuk Fixed Wireless Access (FWA). Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan kecepatan hingga 100 Mbps dengan biaya terjangkau masyarakat, yakni berkisar antara Rp100.000 hingga Rp150.000 per bulan.
Selain itu, penglepasan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz (atau 2,3 GHz) juga terus dituntut agar penetrasi 5G dapat meluas hingga ke pelosok desa.
Kementerian juga sedang menjajaki program kolaborasi listrik masuk desa melalui skema co-sharing pemanfaatan infrastruktur kelistrikan untuk penguatan konektivitas.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan sektor ekonomi digital Indonesia memperlihatkan proyeksi pertumbuhan yang pesat. Berdasarkan laporan, ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 99 miliar pada tahun 2025 dan diproyeksikan melonjak hingga USD 360 miliar pada 2030.
Angka ini bahkan berpotensi berlipat ganda hingga USD 600 miliar jika kerja sama di tingkat kawasan ASEAN diperkuat.
Ia pun memaparkan ada sejumlah program yang sedang dijalankan, salah satunya Garuda Spark Innovation Hub yang telah hadir di 10 kota besar dan direncanakan meluas ke kabupaten/kota lainnya dalam tiga tahun mendatang.
Selama dua tahun terakhir, Garuda Spark telah menjalankan 178 program, melatih lebih dari 15.000 talenta digital, membina 80 startup, serta menarik investasi langsung sebesar Rp429,5 miliar.
Menkomdigi menekankan pentingnya safety by design pada platform digital untuk melindungi anak-anak serta memastikan berlakunya aturan yang pasti (predictable regulation) tanpa menghambat inovasi.
Mengenai isu kedaulatan digital dan perkembangan Artificial Intelligence (AI), Meutya Hafid menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh membiarkan laju pengembangan teknologi ditentukan sepenuhnya oleh negara lain atau raksasa teknologi luar.
“Kecepatan kita tidak boleh ditentukan oleh negara lain atau perusahaan teknologi, tetapi kita tentukan sendiri secara berdaulat berdasarkan kapasitas SDM, sumber daya alam, dan ketersediaan energi kita,” tegas Menkomdigi.
Mengakhiri sambutannya, Menkomdigi mengusulkan agar pengembangan AI dan tata kelola digital tidak lagi bergerak secara terpisah per sektor, melainkan terintegrasi dalam koordinasi yang kuat bersama sektor energi dan hilirisasi guna memastikan keberlanjutan transformasi digital nasional. (Diah Dewi/balipost)
