DENPASAR, BALIPOST.com – Kebijakan menjadi salah satu aspek penting dalam mendorong akselerasi digital ekonomi Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Pemerintah dituntut tidak hanya mempercepat pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga memastikan ruang digital yang aman, inklusif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian mengemuka dalam diskusi panel Bali Tech Week, Senin (19/10) yang berlangsung di Sanur, Denpasar.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Dr. Ismail, transformasi digital kini mencakup berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga pengembangan ekonomi. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan, serta membuka peluang baru bagi pelaku usaha.
Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan sejumlah tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekosistem digital berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat, penguatan keamanan digital, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
“Salah satu aspek penting dalam kebijakan digital adalah penguatan tata kelola ruang digital. Perkembangan platform digital dan meningkatnya aktivitas masyarakat di internet membutuhkan aturan yang mampu memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku industri,” katanya.
Tata kelola tersebut juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, serta upaya menghadapi penyebaran informasi yang menyesatkan dan berbagai bentuk kejahatan digital.
Ia pun menegaskan kebijakan yang diterapkan perlu memberikan perlindungan kepada pengguna tanpa menghambat kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi digital. Karena itu, koordinasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat.
Selain regulasi, pemerataan akses terhadap teknologi digital menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. “Transformasi digital tidak akan berjalan optimal apabila masih terdapat kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses internet maupun fasilitas pendukung,” ujarnya.
Peningkatan infrastruktur telekomunikasi, lanjutnya, perlu diiringi dengan penguatan literasi digital. Masyarakat tidak cukup hanya mampu menggunakan perangkat dan layanan digital, tetapi juga perlu memahami cara melindungi data pribadi, mengenali penipuan daring, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
Literasi digital juga penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk kegiatan produktif, termasuk mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan keterampilan.
Dalam konteks tersebut, kebijakan digital perlu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang beragam, sehingga manfaat transformasi teknologi dapat dirasakan secara lebih merata.
Di sisi lain, perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Pemanfaatan teknologi dapat membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan konsumen, dan menciptakan model bisnis baru.
Pemerintah memiliki peran dalam membangun ekosistem yang mendukung inovasi melalui kepastian regulasi, pengembangan talenta digital, dan kolaborasi dengan sektor swasta.
Keseimbangan antara regulasi dan inovasi menjadi penting agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pengendalian risiko, tetapi juga mampu menciptakan ruang bagi lahirnya solusi teknologi baru.
Dengan demikian, kebijakan digital diharapkan dapat mendukung daya saing Indonesia sekaligus memastikan bahwa perkembangan teknologi memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Implementasinya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perusahaan teknologi, institusi pendidikan, serta masyarakat.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara efektif dan menjawab persoalan yang muncul di lapangan.
Ke depan, arah kebijakan digital Indonesia perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Penguatan tata kelola, pemerataan akses, perlindungan pengguna, serta pengembangan ekonomi digital menjadi sejumlah aspek yang saling berkaitan dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan.
Sementara itu, sebagai pelaku pasar, Hans Patuwo, mengatakan transformasi digital telah membuka berbagai peluang baru bagi masyarakat dan pelaku usaha. “Pemanfaatan teknologi tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses layanan, tetapi juga menciptakan ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan menjangkau konsumen dengan lebih mudah,” kata CEO GoTo ini
Ia mengatakan dalam konteks tersebut, ekosistem digital memiliki peran penting dalam menghubungkan berbagai kebutuhan masyarakat melalui layanan berbasis teknologi. Perkembangan ini juga menjadi bagian dari perubahan pola aktivitas ekonomi, mulai dari transaksi sehari-hari hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebagai pelaku industri ekosistem digital, ia menilai perkembangan ekonomi digital ke depan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan perusahaan teknologi, tetapi juga bagaimana inovasi dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, membuka peluang usaha, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. (Diah Dewi/balipost)
