GIANYAR, BALIPOST.com – DPRD Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar, Senin (12/10). Rapat dipimpin Ketua DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana dan dihadiri oleh Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun.
Dalam rapat tersebut, empat fraksi DPRD Gianyar, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan Demokrat Bersatu menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan infrastruktur, hingga penanganan kemiskinan dan pengangguran. Pandangan umum gabungan empat fraksi tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Gianyar I Made Suteja.
DPRD mengapresiasi pengajuan Ranperda APBD 2027 oleh Bupati Gianyar, sembari menegaskan pentingnya pembahasan anggaran secara kritis, transparan, dan akuntabel. “APBD bukan hanya persoalan angka, tetapi cerminan arah kebijakan pembangunan daerah, instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Suteja saat membacakan Pandangan Umum Fraksi.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan lebih dari Rp3,751 triliun, terdiri atas PAD sebesar Rp2,478 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp1,272 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp3,690 triliun lebih. Empat fraksi, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, dan Demokrat Bersatu, menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan anggaran tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi perbaikan infrastruktur jalan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Fraksi ini juga mendorong agar kebijakan anggaran tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan.
Fraksi Golkar menyoroti proyeksi SiLPA sebesar Rp158,9 miliar lebih dan meminta penjelasan mengenai besaran yang bersumber dari efisiensi anggaran maupun kegiatan yang tidak terealisasi. Fraksi ini juga mempertanyakan optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta alokasi anggaran untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan persoalan pendidikan serta kesehatan.
Selain itu, pembangunan jalan di pedesaan dinilai perlu mendapat perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi sekolah rusak, serta kepastian penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan pada 2027. Fraksi ini juga meminta evaluasi terhadap pengelolaan usaha air minum dalam kemasan (AMDK) yang dinilai belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Persoalan persyaratan administrasi penyaluran hibah turut menjadi perhatian agar anggaran yang telah ditetapkan dapat terserap tepat waktu dan tepat sasaran.
Sementara itu, Fraksi Demokrat Bersatu meminta penjelasan mengenai prioritas pembangunan, strategi peningkatan PAD dari sektor pariwisata, retribusi dan pengelolaan aset daerah, serta komitmen pemerintah dalam menjaga efisiensi belanja dan mencegah kebocoran anggaran.
Secara umum, keempat fraksi menegaskan bahwa APBD harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, memiliki target yang terukur, serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
Meski memberikan sejumlah catatan dan pertanyaan, keempat fraksi pada prinsipnya menerima Ranperda APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Pembahasan selanjutnya diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar. (Wirnaya/balipost)
