
GIANYAR, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar mulai merancang strategi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2027. Menyusul kebijakan efisiensi serta berkurangnya kucuran pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pihak luar, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gianyar 2027 diproyeksikan hampir 90 persen bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD).
Bupati Gianyar, I Made Mahayastra usai rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap 6 ranperda Kabupaten Gianyar dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda Kabupaten Gianyar tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11), mengungkapkan, pemangkasan transfer dan efisiensi dari pemerintah pusat menuntut jajaran Pemkab Gianyar untuk jauh lebih cermat dalam mengatur postur belanja serta menentukan skala prioritas pembangunan.
Selain berkurangnya dukungan dana pusat, skema pembiayaan eksternal melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang sebelumnya menopang berbagai proyek strategis pada 2026 juga mengalami penyusutan signifikan di tahun 2027.
“Jika sebelumnya pembiayaan tersebut mencakup pembangunan lanjutan gedung sekolah, puskesmas, sport center hingga infrastruktur jalan, pada 2027 pembiayaan yang tersisa hanya untuk pembangunan sekolah menengah pertama (SMP),” ujar Mahayastra.
Menghadapi penyempitan ruang fiskal tersebut, Pemkab Gianyar memacu optimalisasi kemandirian keuangan daerah melalui sektor PAD. Meski demikian, Mahayastra memastikan bahwa langkah penghematan tidak akan memangkas program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran difokuskan pada pos belanja pendukung operasional birokrasi, meliputi biaya perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), konsumsi rapat, hingga kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. “Efisiensi bukan berarti mengurangi program. Yang kita efisiensikan adalah belanja-belanja pendukung, sehingga program utama tetap bisa berjalan,” tegasnya.
Sebaliknya, pemerintah daerah tetap berupaya menggenjot alokasi belanja modal untuk menopang sektor-sektor krusial. Bidang yang tetap menjadi prioritas utama meliputi peningkatan pelayanan jasa, pembangunan fasilitas gedung layanan publik, program pemberian beasiswa, serta pelayanan kesehatan. “Anggaran untuk sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat tersebut tidak menjadi sasaran pengurangan,” imbuh bupati.
Terkait berbagai usulan penanganan kerusakan infrastruktur di lapangan seperti jalan maupun bangunan yang mengalami kerusakan hingga ambles Mahayastra mengingatkan jajarannya agar tetap mematuhi regulasi dan mekanisme perencanaan anggaran yang berlaku. Menurutnya, setiap usulan perbaikan wajib melalui tahapan kajian teknis dan penyesuaian prosedur agar tidak memicu celah persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
Pemkab Gianyar tidak dapat serta-merta mengakomodasi seluruh usulan ke dalam postur APBD 2027 tanpa melalui proses verifikasi sesuai ketentuan. ”Keterbatasan ruang fiskal pada 2027 akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Gianyar dalam menjaga kesinambungan pembangunan, sekaligus memastikan belanja daerah tetap diarahkan pada kebutuhan masyarakat,” pungkas Mahayastra. (Wirnaya/balipost)










