DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan membayar cicilan agar tidak menghindari debt collector. Debitur diminta datang langsung ke kantor perusahaan pembiayaan untuk membicarakan solusi pembayaran, termasuk kemungkinan penyesuaian tenor sesuai ketentuan yang berlaku.
Ditemui di Denpasar, Jumat (9/10), Suwandi tak menampik apabila terdapat petugas penagihan atau debt collector yang bertindak meresahkan. Namun, umumnya perusahaan pembiayaan tidak pernah meminta petugas untuk melakukan kekerasan saat menagih.
“Kami tidak pernah meminta atau menyuruh petugas kami melakukan tindakan di luar kewenangan, seperti kekerasan maupun penganiayaan,” tegasnya.
Menurut Suwandi, industri pembiayaan tidak hanya memiliki tanggung jawab menyediakan akses pendanaan bagi masyarakat, tetapi juga memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan dan memperhatikan perlindungan konsumen.
Ia menekankan, masyarakat yang mengambil fasilitas pembiayaan perlu memahami kewajibannya sejak awal. Sebaliknya, ketika debitur menghadapi kendala keuangan, komunikasi dengan perusahaan pembiayaan menjadi langkah penting untuk mencari jalan keluar.
“Kalau sudah meminjam, kita harus menaati kewajiban dalam membayar. Kami selalu mengatakan, bijaklah dalam memperoleh pinjaman,” ujarnya.
Suwandi mengingatkan, keputusan mengambil pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Edukasi tersebut dinilai penting, terutama bagi kalangan muda yang baru lulus kuliah maupun yang masih menempuh pendidikan dan ingin memiliki kendaraan melalui fasilitas pembiayaan.
Ia berharap masyarakat tidak hanya memahami kemudahan memperoleh kendaraan, tetapi juga menghitung kemampuan membayar angsuran serta mempertimbangkan kewajiban keuangan lainnya.
Suwandi menggambarkan besarnya peran industri pembiayaan dalam mendukung kebutuhan masyarakat Indonesia.
Ia menyebutkan, total aset industri perusahaan pembiayaan mencapai sekitar Rp600 triliun, dengan sekitar Rp300 triliun di antaranya berada pada pembiayaan sepeda motor dan mobil. Sementara itu, nilai pembiayaan di Bali pada 2025 disebut berada di kisaran Rp12 triliun.
Menurutnya, pembiayaan kendaraan menjadi salah satu layanan utama industri karena sepeda motor dan mobil masih dibutuhkan masyarakat untuk menunjang mobilitas serta aktivitas ekonomi.
Namun, besarnya industri tersebut harus diikuti peningkatan literasi keuangan, perilaku usaha yang bertanggung jawab, dan pemahaman konsumen terhadap hak serta kewajibannya.
Perusahaan pembiayaan sendiri berada dalam pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena itu, pihaknya mendorong anggotanya untuk menjaga kepatuhan dan membangun hubungan yang sehat dengan debitur.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Keuangan Lainnya yang juga Anggota Dewan Komisioner OJK, Agusman, berharap hubungan antara industri pembiayaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus dijaga melalui komunikasi serta koordinasi yang baik. Jika muncul persoalan, penyelesaiannya diharapkan terlebih dahulu mengedepankan dialog tanpa mengabaikan ketentuan hukum.
“Kalau ada apa-apa, mari kita diskusikan sebelum berujung kepada pihak yang bersifat ada permasalahan hukum dan segala macam. Bagian daripada musyawarah mufakat itu adalah budaya kita,” kata Agusman.
Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah agar perusahaan pembiayaan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan baik di Bali. Di sisi lain, perusahaan diharapkan menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Pesan mengenai pembiayaan yang bertanggung jawab menjadi bagian dari Multifinance Day 2026 yang mengusung tema “Bijak Berutang Hidup Sejahtera”. Kegiatan yang diselenggarakan pada 9–11 Oktober 2026 tersebut menjadi bagian dari rangkaian APPI Summit 2026 pada 8–11 Oktober 2026.
Selama tiga hari, masyarakat memperoleh edukasi mengenai produk pembiayaan, perencanaan keuangan, perlindungan data pribadi, serta pengalaman debitur yang mampu memanfaatkan pembiayaan secara bertanggung jawab.
Kegiatan juga diramaikan program tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk donor darah, serta berbagai lomba yang melibatkan masyarakat Bali, seperti gebogan, tari tradisional, busana Bali, dan menyanyi.
APPI menargetkan 8.000 pengunjung selama kegiatan berlangsung. Multifinance Day ke-10 ini menjadi penyelenggaraan pertama di Bali setelah sebelumnya digelar di Lampung, Bogor, Makassar, Surabaya, Medan, Bandung, Palembang, Pontianak, dan Manado. (Ketut Winata/balipost)
