MANGUPURA, BALIPOST.com – Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital di Kabupaten Badung, Bali, belum mencapai separuh dari target hingga September 2026. Berdasarkan data yang diperoleh Minggu (4/10) dari sasaran sekitar 145 ribu kepala keluarga, baru lebih dari 66 ribu keluarga yang masuk dalam pendataan atau mencapai sekitar 46 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Sosial Badung karena data Perlinsos digital nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial dan pelayanan publik.
Kepala Dinas Sosial Badung, I Gde Eka Sudarwitha mengatakan, capaian pendataan antarkecamatan masih cukup beragam. Kecamatan Petang menjadi wilayah dengan persentase pendataan tertinggi, sedangkan tiga kecamatan di kawasan pariwisata Badung, yakni Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan, justru mencatat capaian terendah.
“Pendataan Perlinsos di Kabupaten Badung dari target 145 ribu lebih kepala keluarga sudah mencapai 66 ribu lebih atau 46 persen lebih. Wilayah yang paling rendah itu di Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan, sedangkan yang tertinggi di Kecamatan Petang mencapai 72 persen,” ungkapnya.
Menurut Sudarwitha, rendahnya capaian di kawasan Kuta berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor swasta dan memiliki tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi. Kondisi itu membuat sebagian warga belum melihat pendataan Perlinsos sebagai kebutuhan mendesak.
“Masyarakat di sana banyak bekerja di sektor swasta dan tingkat kesejahteraannya lebih tinggi, sehingga barangkali menganggap Perlinsos ini belum terlalu penting. Padahal ini bukan sekadar bansos, tapi upaya mendekatkan pelayanan publik dan pemutakhiran data secara digital dari Presiden agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Dinsos Badung memastikan proses pendataan tidak terkendala persoalan teknis. Ketersediaan jaringan internet juga dinilai sudah mampu menunjang petugas di lapangan. Karena itu, pemerintah kini mendorong peningkatan kesadaran masyarakat agar segera mendaftarkan diri.
“Kalau kendala teknis seperti jangkauan sinyal itu sebenarnya sudah bisa kami atasi semua di lapangan. Yang sangat kami perlukan sekarang adalah kesadaran masyarakat dan optimalisasi upaya sosialisasi,” tegasnya.
Data Perlinsos digital nantinya menjadi acuan dalam mengintegrasikan berbagai program bantuan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Program tersebut mencakup bantuan sosial, beasiswa pendidikan hingga kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Seluruh bantuan seperti beasiswa pendidikan dari pusat, BPJS Kesehatan, dan bantuan sosial lainnya akan di-update datanya melalui Perlinsos digital. Jadi sudah seharusnya dan selayaknya seluruh masyarakat terdaftar,” jelasnya.
Untuk mengejar target 100 persen, Dinsos Badung melibatkan perangkat kewilayahan dan masyarakat sebagai ujung tombak pendataan. Kepala lingkungan, kelian dinas, relawan hingga peserta Gerakan Peduli Tetangga dilibatkan untuk mempercepat proses pendaftaran.
Bahkan, pelayanan pendaftaran akan dilakukan hingga malam hari untuk memberi kemudahan bagi warga yang memiliki aktivitas pada siang hari.
“Kami mengapresiasi kerja keras teman-teman Dinsos, Kaling, Keliandinas, hingga relawan Gerakan Peduli Tetangga arahan MenPAN-RB. Kami bersama Perbekel dan Lurah juga siap melakukan pendaftaran malam hari untuk membantu warga,” terangnya.
Dengan capaian yang baru menyentuh 46 persen, Pemkab Badung masih memiliki pekerjaan besar untuk memastikan seluruh keluarga masuk dalam sistem Perlinsos digital. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat meningkat sehingga pemutakhiran data dapat berjalan lebih cepat dan program perlindungan sosial benar-benar menyasar warga yang membutuhkan. (Parwata/balipost)
