DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali meminta dukungan pemerintah pusat untuk membiayai infrastruktur. Terutama, pembangunan jaringan distribusi air bersih, penguatan desa adat dan subak, serta infrastruktur yang dapat membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10).
Dalam forum bersama Banggar, Gubernur Koster juga menawarkan kebutuhan investasi berskala besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Bali. Ia menyebut angka sekitar Rp20 triliun sebagai dukungan investasi yang dapat diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Kalau pakai investasi Rp10 triliun di Bali atau bahkan Rp20 triliun di Bali, selesai investasi di Bali, daerah saya langsung naik. Ekonominya tumbuh,” ungkap Koster.
Ia menjelaskan, kebutuhan tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara. Menurut Koster, dukungan sekitar Rp20 triliun dapat dilakukan secara bertahap.
“Gak banyak yang kami minta, kalau diberikan Rp20 triliun aja, mungkin tiap tahun Rp5 triliun,” pintanya.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian Koster adalah penyediaan air bersih. Menurutnya, Bali sesungguhnya memiliki sumber air dan sejumlah bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kegiatan ekonomi.
Kendalanya, air tersebut belum seluruhnya dapat didistribusikan ke kawasan yang membutuhkan karena pembangunan jaringan memerlukan pembiayaan besar.
“Ini butuh APBN, karena cukup besar dia, kami gak mampu mendanai distribusinya ini. Jadi kalau dibangun distribusinya itu membutuhkan anggaran triliunan,” kata Koster.
Gubernur Koster menyebut kebutuhan jaringan distribusi air sangat penting untuk kawasan Denpasar dan Badung yang memiliki aktivitas permukiman, hotel, restoran, dan kegiatan ekonomi yang tinggi. Ia mendorong agar pemanfaatan air permukaan diperluas sehingga ketergantungan terhadap air bawah tanah dapat dikurangi.
Menurut Koster, kebijakan pengendalian air bawah tanah harus dibarengi dengan penyediaan sumber air alternatif. Infrastruktur distribusi dari sumber air yang sudah tersedia, kata dia, perlu dibangun sehingga kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dapat dipenuhi tanpa terus meningkatkan pemanfaatan air bawah tanah.
Selain air bersih, Koster meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap penguatan desa adat dan subak. Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.
Dalam Pasal 8 ayat (2) UU tersebut disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pendanaan untuk penguatan pemajuan kebudayaan, desa adat, dan subak melalui Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
“Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pendanaan dalam rangka penguatan pemajuan kebudayaan desa adat dan subak melalui pemerintah daerah Provinsi Bali,” ujar Koster.
Menurutnya, dukungan pendanaan tersebut penting karena desa adat memiliki peran dalam kehidupan sosial dan kebudayaan Bali. Sementara subak merupakan organisasi tradisional masyarakat Bali di bidang tata guna air dan tata tanaman yang juga berkaitan dengan keberlanjutan pertanian.
Gubernur Koster juga mengaitkan kebutuhan dukungan tersebut dengan posisi Bali sebagai daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional mencapai sekitar 55 persen atau sekitar Rp176 triliun.
Dorongan tersebut juga berkaitan dengan persoalan alokasi TKD. Dalam pertemuan itu, Koster menyampaikan bahwa total alokasi TKD untuk Pemprov Bali dan kabupaten/kota se-Bali pada 2026 mengalami penurunan sekitar Rp1,5 triliun. Ia meminta formula pengalokasian anggaran mempertimbangkan karakteristik dan kontribusi masing-masing daerah.
Gubernur Koster menilai kebutuhan pembangunan Bali tidak dapat sepenuhnya diseragamkan dengan daerah lain. Menurut dia, dukungan fiskal perlu memperhitungkan kontribusi Bali terhadap perekonomian nasional sekaligus kebutuhan infrastrukturnya.
Investasi dan pembangunan infrastruktur tersebut selanjutnya diarahkan untuk mengurangi konsentrasi pertumbuhan ekonomi di Bali Selatan.
Gubernur Koster mengatakan pusat aktivitas ekonomi saat ini masih banyak terkonsentrasi di kawasan Denpasar, Badung dan sekitarnya. Karena itu, pemerintah provinsi ingin menciptakan titik-titik pertumbuhan baru di Bali utara, timur dan barat.
“Sekiranya itu bisa, maka kami akan membangun pusat pertumbuhan ekonomi di sebarannya di sebuah titik untuk menyeimbangkan pembangunan bagi utara, barat, timur, selatan. Sekarang pusat pertumbuhan ekonomi numpuk di sini. Skema yang kami membangun adalah ke timur, ke utara, ke barat,” jelasnya.
Salah satu pendukung rencana tersebut adalah pembangunan infrastruktur pelabuhan. Gubernur Koster menyampaikan kebutuhan pengembangan empat pelabuhan, yakni Celukan Bawang, Sangsit, Amed dan Gunaksa.
Pengembangan pelabuhan tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarkawasan sekaligus mendukung distribusi barang dan membuka aktivitas ekonomi baru di luar Bali Selatan. (Ketut Winata/balipost)
