DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat alokasi Transfer ke Daerah (TKD), terutama dalam membiayai pembangunan infrastruktur strategis. Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10).
Kunjungan Banggar DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie tersebut digelar untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian TKD dalam APBN.
Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Menurutnya, pertemuan itu menjadi momentum penting bagi Pemprov Bali untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, sekaligus tantangan pembangunan Pulau Dewata kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Gubernur Koster mengatakan Bali memiliki karakteristik pembangunan yang khas. Bali merupakan satu kesatuan wilayah dengan alam, manusia, dan kebudayaan yang saling berkaitan. Karena itu, pembangunan Bali selama ini diarahkan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola”, sejalan dengan semangat “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Menurut Gubernur Koster, pembangunan Bali tidak dapat hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk maupun luas wilayah. Hal yang tidak kalah penting adalah posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Ia menyebutkan, sepanjang 2025 Bali menerima sekitar 15,39 juta kunjungan wisatawan, yang terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik.
Besarnya aktivitas pariwisata tersebut, kata Koster, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Bali dan nasional. Pada 2024, devisa pariwisata Bali disebut mencapai sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Kontribusi Bali sangat besar terhadap perekonomian nasional dan penerimaan devisa negara. Karena itu, besarnya kontribusi tersebut harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai,” ujar Koster.
Ia menegaskan, kebutuhan infrastruktur Bali terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas pariwisata. Infrastruktur tersebut tidak hanya berupa jalan, tetapi juga transportasi publik, air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Sejumlah persoalan masih menjadi tantangan, antara lain kemacetan, keterbatasan kapasitas infrastruktur dan transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta ketimpangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah Bali lainnya.
Atas kondisi tersebut, Gubernur Koster menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis.
“Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis,” katanya.
Menurutnya, dukungan APBN dibutuhkan karena sejumlah infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional. Bali merupakan salah satu pintu utama Indonesia dalam menerima wisatawan mancanegara sekaligus menjadi salah satu daerah penyumbang devisa pariwisata terbesar.
Gubernur Koster menekankan pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pariwisata Bali. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin pembangunan pariwisata hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Infrastruktur yang memadai dinilai dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan, memperlancar mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, memperkuat konektivitas antarkawasan, serta meningkatkan daya saing destinasi wisata Bali.
Gubernur Koster juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di Bali Selatan. Aktivitas ekonomi saat ini masih banyak terpusat di kawasan Sarbagita, sementara wilayah di luar Sarbagita memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih besar.
“Karena itu, pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai membutuhkan dukungan APBN antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan, penyelesaian dan pengembangan konektivitas Singaraja-Mengwi, serta pengembangan Jalan Lingkar Bali.
Selain itu, Pemprov Bali mengusulkan penguatan konektivitas Klungkung-Karangasem dan Karangasem-Buleleng, pengembangan konektivitas Nusa Penida, termasuk jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan.
Dukungan juga dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa. Pengembangan kawasan pariwisata strategis, termasuk Danau Beratan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, juga menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan yang disampaikan Pemprov Bali.
Tidak hanya konektivitas, Gubernur Koster mengatakan persoalan air bersih, sampah, dan energi juga harus dipandang sebagai bagian dari infrastruktur pariwisata.
Untuk air bersih, Bali telah menyiapkan pemanfaatan sumber air dari SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab. Namun, pembangunan dan pengembangan infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan pendanaan APBN secara bertahap mulai 2027.
Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir juga disebut sebagai kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus citra pariwisata Bali. Demikian pula pengembangan energi bersih untuk mendukung transformasi Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari proses menghimpun masukan daerah mengenai kebijakan penerimaan dan pengalokasian TKD dalam APBN.
Ia menepis anggapan bahwa terjadi penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, terdapat perubahan pola penganggaran karena sebagian anggaran kini diarahkan untuk membiayai program-program strategis nasional yang pelaksanaannya memberikan dampak langsung kepada daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan ya. Artinya, banyak anggaran transfer yang sekarang itu banyak program-program nasional yang dilakukan oleh nasional. Contohnya kewenangan daerah, seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” kata Syarief seusai pertemuan.
Ia menjelaskan, dukungan pemerintah pusat terhadap daerah juga dilakukan melalui berbagai skema di luar transfer reguler. Salah satunya melalui Instruksi Presiden (Inpres), termasuk untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang sebelumnya lebih banyak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Syarief mengapresiasi paparan Gubernur Koster mengenai karakteristik, potensi, kebutuhan, dan tantangan pembangunan Bali.
Menurutnya, posisi Bali sangat strategis bagi perekonomian nasional, terutama karena peran sektor pariwisata. Karena itu, pengembangan pariwisata Bali perlu tetap memperhatikan aspek kualitas, daya saing, keberlanjutan, lingkungan, infrastruktur, pelayanan, dan kelestarian budaya.
Banggar DPR RI juga mendukung langkah Pemprov Bali untuk mempertahankan serta mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga pembangunan sektor pariwisata tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. (kmb/balipost)
